Apakah Pasal-pasal UU Cipta Kerja Rugikan Buruh? Ini Kata Serikat Pekerja

Kompas.com - 11/10/2020, 12:41 WIB
Puluhan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law di titik pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANPuluhan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law di titik pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kamis (8/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak mengkritik Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dipandang dapat merugikan pekerja atau buruh. Ini khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

Namun demikian, Tri Sasono selaku koordinator Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia, Koalisi Nasional Serikat Pekerja Indonesia, dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri menyatakan, tidak ada satupun pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan kaum pekerja atau buruh.

"Kami telah membaca dan mempelajari pasal demi pasal UU Ciptaker untuk klaster ketenagakerjaaan yang terkait kesejahteraan kaum pekerja," ujar Tri Sasono dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Baca juga: Singgung UU Cipta Kerja, Hotman Paris Beberkan Susahnya Buruh Tuntut Pesangon

Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal kabar upah minimum pekerja yang akan dihapuskan. Meski begitu, Tri Sasono menyatakan hal tersebut tidak benar.

"Peraturan terkait upah minimum pekerja dalam UU Ciptaker tidak dihapuskan, tetapi perhitungan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pendapatan Pekerja yang diterima tidak akan turun sama sekali," sebutnya.

Kata dia, terkait hak-hak buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk mendapatkan pesangon UU Ciptaker juga tetap mengatur terkait pesangon, yaitu adanya kepastian pembayaran pesangon dan korban PHK mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Selain itu juga buruh korban PHK mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi atau up skilling serta diberikan akses ke pekerjaan baru dari pemerintah," terang Tri Sasono.

Baca juga: Menaker: Penyusunan UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Organisasi Buruh Internasional

Berikutnya, terkait jam kerja bagi buruh bahwa dalam UU Ciptaker pengaturan mengenai waktu kerja mulai dari hari aktif, hari libur, istirahat, hingga hari cuti dalam UU Ciptaker masih sama seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Begitu juga pemberi kerja dan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja termasuk untuk beribadah serta memberikan cuti baik untuk melahirkan, menyusui, dan haid tetap disesuaikan dengan UU 13/2003.

"Sementara yang sifatnya jenis pekerjaan tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti pekerjaan director e-commerce dan digitalisasi itu diatur khusus dalam hal jam kerjanya," papar dia.

 

Menurut Tri Sasono, terkait PKWT dalam UU Ciptaker menguntungkan buruh. Pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak kini mendapatkan kompensasi saat perjanjian kerjanya berakhir dengan syarat merujuk UU 13/2003.

Selanjutnya, terkait sistem pekerjaan yang mengunakan tenaga outsourcing dalam UU Ciptaker menjamin kepastian keberlanjutan pekerja alih daya tersebut.

"Di mana selama ini banyak perusahaan jasa outsourcing dan penggunanya mengakali para pekerja outsourcing dalam hal kepastian pekerjaan dan masa kerjanya yang hanya tiga tahun saja," jelasnya.

Baca juga: Peneliti LIPI Sebut UU Cipta Kerja Langgengkan Outsourcing

Tri Sasono menyarakan, syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam outsourcing masih tetap dipertahankan. Bahkan, UU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaannya masih ada.

"Jika seperti ini maka setelah pekerja outsourcing menjalankan masa kerja lebih dari tiga tahun dan melakukan perpanjangan kontraknya maka perusahaan penguna jasa pekerja outsourching wajib menjadikan mereka berstatus tenaga kerja tetap dan memiliki fasilitas gaji dan kesejahteraan sebagai pekerja tetap di perusahaan tersebut sesuai UU 13/2003," tutur Tri Sasongo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPN Bakal Naik, Ini Dua Opsi Kenaikannya

PPN Bakal Naik, Ini Dua Opsi Kenaikannya

Whats New
Link Net Dapat Pinjaman Rp 1,5 Triliun dari CIMB Niaga, Untuk Apa?

Link Net Dapat Pinjaman Rp 1,5 Triliun dari CIMB Niaga, Untuk Apa?

Whats New
IHSG Bakal Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Whats New
Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Whats New
Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Whats New
[POPULER MONEY]  Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

[POPULER MONEY] Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

Whats New
Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Whats New
Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Whats New
BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

Whats New
49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

Rilis
Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Whats New
Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X