INACA Harap UU Cipta Kerja Bisa Sederhanakan Birokrasi Sektor Penerbangan

Kompas.com - 15/10/2020, 21:40 WIB
Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, industri penerbangan telah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan, Jumat (14/8/2020) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIKetua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, industri penerbangan telah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan, Jumat (14/8/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengharapkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bisa membuat penyederhanaan birokrasi di dunia penerbangan.

Sebab, menurut dia di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, banyak aturan yang sifatnya sangat teknis tapi diatur di dalamnya.

“Oleh karena itu di dalam Omnibus Law ini banyak sekali aturan-aturan yang sangat teknis diubah dalam undang-undang dan masuk ke dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri,” ujar Denon dalam sambutannya di acara ulang tahun INACA ke-50, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Menkop UKM Sebut Banyak Masyarakat Buka Warung Saat Pandemi Covid-19

Denon mencontohkan, di dalam UU Nomor 1 tahun 2009 Pasal 16, disebutkan bahwa pesawat yang masuk ke Indonesia harus mempunyai sertifikasi kelaikan dari negara manufaktur.

Namun dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, hal tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait.

“Jadi sekarang hal-hal yang sifatnya sangat teknis sekarang saya lihat di dalam Omnibus Law diatur dalam peraturan pemerintah. Diharapkan aturan-aturan ini menjadi sangat adaptif terhadap situasi yang diperlukan dalam satu masa,” kata dia.

Selain itu, di dalam Pasal 118 Ayat 2 Butir 1 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa angkutan niaga berjadwal atau maskapai diwajibkan paling sedikit memilki 5 unit pesawat.

Baca juga: Peserta Kartu Prakerja Bisa Masuk Daftar Hitam, Ini Penyebab dan Akibatnya

Namun, dalam Pasal 118 Ayat 2 klaster Penerbangan UU Cipta Kerja kata dia, ketentuan minimal kepemilikan pesawat itu tidak tercantum lagi.

“Yang dicantumkan di dalam Omnibus Law sebetulnya aturan baru yang nanti ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan klasifikasi tertentu. Tujuannya adalah membuat satu aturan yang adaptif terhadap situasi dan lokasi yang menurut pemerintah dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penerbangan di daerah tertentu seperti area Timur Indonesia,” kata dia.

Denon pun berharap di dalam UU Cipta Kerja ini, khususnya di klaster penerbangan, dapat memberikan memberikan penyederhanaan birokrasi yang sifatnya adaptif.

Baca juga: BKN: 177 Peserta CPNS Positif Covid-19

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah dan IHSG Berakhir Hijau, Saham BBRI, KLBF dan ADMR Laris Diborong Asing

Rupiah dan IHSG Berakhir Hijau, Saham BBRI, KLBF dan ADMR Laris Diborong Asing

Whats New
Luncurkan Program MigorRakyat, Mendag: Ini Bentuk Kepedulian Pengusaha untuk Rakyat

Luncurkan Program MigorRakyat, Mendag: Ini Bentuk Kepedulian Pengusaha untuk Rakyat

Whats New
Syarat dan Cara Buka Rekening BNI Online Tanpa ke Bank

Syarat dan Cara Buka Rekening BNI Online Tanpa ke Bank

Whats New
Sun Life Indonesia Bayar Klaim Rp 498,7 Miliar Sepanjang 2021

Sun Life Indonesia Bayar Klaim Rp 498,7 Miliar Sepanjang 2021

Rilis
Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Ekspor Pertanian Tumbuh 15,89 Persen pada April 2022, Sumbang 94,93 Persen Total Ekspor Nonmigas

Ekspor Pertanian Tumbuh 15,89 Persen pada April 2022, Sumbang 94,93 Persen Total Ekspor Nonmigas

Rilis
Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

Whats New
'Kami Minta Pertolongan Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera'

"Kami Minta Pertolongan Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera"

Whats New
Turun 10,01 Persen, Impor di April Tercatat 19,76 Miliar Dollar AS

Turun 10,01 Persen, Impor di April Tercatat 19,76 Miliar Dollar AS

Whats New
Balas Cuitan Jokowi, Elon Musk: Suatu Kehormatan Bisa Bertemu dan Bahas Proyek Masa Depan

Balas Cuitan Jokowi, Elon Musk: Suatu Kehormatan Bisa Bertemu dan Bahas Proyek Masa Depan

Whats New
Nasabah AJB Bumiputera Minta BPA Utamakan Pembayaran Klaim Pemegang Polis

Nasabah AJB Bumiputera Minta BPA Utamakan Pembayaran Klaim Pemegang Polis

Whats New
Anak Usaha Delta Dunia Makmur Raih Kontrak Baru Senilai Rp 3,2 Triliun

Anak Usaha Delta Dunia Makmur Raih Kontrak Baru Senilai Rp 3,2 Triliun

Rilis
Raih Pendanaan Senilai Rp 720 Miliar, Mekari akan Fokus ke Fintech

Raih Pendanaan Senilai Rp 720 Miliar, Mekari akan Fokus ke Fintech

Rilis
Sebelum Kepesertaan Prakerja Gelombang 26 Dicabut, Ini Cara Beli Pelatihan di Kemenaker

Sebelum Kepesertaan Prakerja Gelombang 26 Dicabut, Ini Cara Beli Pelatihan di Kemenaker

Whats New
Ramadhan dan Lebaran 2022, Lion Parcel Catatkan Peningkatan Pengiriman Paket 30 Persen dari Biasanya

Ramadhan dan Lebaran 2022, Lion Parcel Catatkan Peningkatan Pengiriman Paket 30 Persen dari Biasanya

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.