KPC PEN: Utang Kita Naik karena Penerimaan Turun, Kemudian Belanja Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 (KPC) PEN, Raden Pardede menyinggung soal naiknya utang negara akibat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak Covid-19.

"Di sisi lain akibat ekonomi yang menurun, penerimaan pemerintah menurun, sementara belanja pemerintah naik signifikan. Akibatnya utang kita naik, karena penerimaan kita turun, kemudian belanja naik. Demikian berlanjut ke tahun 2021," kata Raden Pardede dalam Safari Diskusi Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (17/12/2020).

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2020 sebesar 413,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 5.782 triliun rupiah (kurs Rp 14.000).

Baca juga: Utang Indonesia Tembus Rp 5.867 Triliun

Utang terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 202,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,8 miliar dolar AS.

Raden menuturkan, naiknya utang negara ini menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah mulai tahun 2021 mendatang. Bahkan menurut dia, pemerintah perlu menarik lebih banyak pajak mulai 2-4 tahun mendatang.

"Ini menjadi PR berikutnya bagaimana kita bertumbuh lebih cepat supaya kita bisa kembali membayar utang akibat dari program PEN. Mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun akan datang, pemerintah harus tarik pajak lebih banyak lagi supaya bisa menutup utang," sebutnya.

Kendati Raden mengungkap, naiknya utang negara adalah hal lumrah. Sebab hampir seluruh dunia pun mengalami kenaikan utang yang signifikan karena menggelontorkan mega stimulus.

"Jadi kalau Bapak/Ibu lihat nanti bagaimana utang di seluruh negara naik, ini dalam rangka fiskal stimulus untuk membantu kelompok rentan daripada pandemi Covid-19," sebutnya.

Selain soal utang, Raden mengungkap pemerintah tengah menghadapi tantangan dalam pengadaan vaksin Covid-19 di Tanah Air.

Vaksin sebagai game changer dari pertumbuhan ekonomi cenderung sulit didapat karena produksinya yang terbatas di seluruh dunia. Belum lagi negara maju sudah memesan vaksin tersebut dari jauh-jauh hari.

Akibatnya, pemerintah harus terus mencari sumber vaksin baru untuk bisa memberikan vaksinasi kepada 180 juta penduduk RI.

"Mudah-mudahan kita bisa dapatkan vaksin, yang memang dibutuhkan untuk 70 persen dari penduduk indonesia ini bisa mendapat vaksinasi," ucap dia,

Sebagai informasi, hingga 23 November 2020, realisasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga pertengahan November 2020 baru mencapai 58,7 persen atau setara Rp 408,61 triliun. 

Berdasarkan pagu anggaran untuk keseluruhan program PEN, dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun.

Adapun realisasi penyaluran untuk perlindungan sosial telah mencapai 82,4 persen atau Rp 193,07 triliun. Selanjutnya, bantuan untuk UMKM sebesar 84,1 persen atau Rp 96,61 triliun, insentif usaha 36,7 persen atau Rp 44,29 triliun.

Baca juga: Naik Lagi, Utang Luar Negeri Pemerintah RI Jadi Rp 2.836 Triliun