Naik Lagi, Utang Luar Negeri Pemerintah RI Jadi Rp 2.836 Triliun

Kompas.com - 15/12/2020, 16:27 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020). Dokumentasi/Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) kembali merilis data terbaru utang luar negeri Indonesia, baik sektor publik maupun swasta.

Kepala Departemen Komunikasi BI, mengatakan utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 413,4 miliar dolar AS atau Rp 5.868 triliun (kurs Rp 14.190). 

Utang itu terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 202,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,8 miliar dolar AS.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 3,3 persen year-on-year (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh perlambatan utang luar negeri pemerintah.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

ULN pemerintah tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Di bulan Oktober 2020, ULN pemerintah tercatat sebesar 199,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 2.836,13 triliun. 

ULN pemerintah itu tumbuh 0,3 persen (yoy). Pada akhir triwulan III 2020, BI melaporkan posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 197,4 miliar dolar AS atau tumbuh 1,6 persen (yoy)

Meski besaran utang luar negeri pemerintah naik, dari sisi pertumbuhan, ULP pemerintah menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan September 2020 sebesar 1,6 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah di tengah kembalinya aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Baca juga: Lonjakan Utang Luar Negeri RI di 2 Periode Jokowi

Kemudian seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor yang tetap terjaga terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

Kata Erwin, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas termasuk untuk menangani pandemi covid-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X