Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/01/2021, 15:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk bersubsidi pada 2021. Tahun ini menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan pada 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

"Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Dan pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya, dikutip Selasa (12/1/2021).

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi memang diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Baca juga: Bio Farma Mampu Produksi Vaksin Covid-19 Hingga 250 Juta Dosis per Tahun

Oleh karena itu, Syahrul menginstuksikan jajarannya untuk merapikan gerak lini di hilir subsidi pupuk.

"Tahun 2021 ini kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi," kata dia.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menambahkan, berdasarkan e-RDKK yang diatur kelompok tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektar.

Baca juga: Sempat Dikandangkan 9 Bulan, Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Perpanjang Sertifikat Kelaikudaraan

Selain itu, petani juga harus melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru.

Sarwo mengatakan, implementasi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Namun, untuk saat ini belum semua daerah diterapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani.

"Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi," ujarnya.

Baca juga: Menkes Ungkap Kesulitan Distribusi Vaksin Covid-19 ke Sumsel dan Sumut

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Muhammad Hatta mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK dilakukan agar penerima subsidi betul-betul tepat sasaran.

Sebab subsidi yang disediakan hanya sebanyak 9 juta ton dari kebutuhan pupuk Indonesia yang mencapai 23 juta ton per tahun.

"Tentu tidak mungkin semua bisa dipenuhi dengan anggaran terbatas," imbuh Hatta.

Adapun penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi, sebelum akhirnya ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi.

Baca juga: Bos Sriwijaya Air: Sejak Maret 2020, Kami Telah Menjalani Audit Keamanan dan Keselamatan

Oleh karena itu, ia meminta, petani agar memastikan sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk dapat pupuk bersubsidi.

"Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya," pungkas dia.

Seperti diketahui, dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mempertanyakan hasil yang di dapat dari program subsidi pupuk. Sebab, tiap tahun pemerintah gelontorkan Rp 33 triliun untuk subsidi pupuk.

Artinya dalam 10 tahun program berjalan, sudah banyak anggaran yang digelontorkan. Tapi Jokowi menilai, program pupuk subsidi belum memberikan hasil yang signifikan.

Baca juga: Menhub: Hari Ini Satu Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Akan Diberi Santunan

"Setahun subsidi pupuk Rp 33 triliun, tapi return-nya apa? Kita beri subsidi pupuk, tapi kembalinya ke kita apa? Apakah produksi jadi melompat naik? Ini Rp 33 triliun, saya tanya kembaliannya apa?," ujar dia dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang ditayangkan secara virtual, Senin (11/1/2021).

Oleh sebab itu, Jokowi meminta untuk jajarannya segera melakukan evaluasi terhadap program subisidi pupuk tersebut agar berjalan efektif.

"Kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, artinya ada yang salah, ada yang enggak benar di situ," kata Jokowi.

Baca juga: 7 Langkah Memulai Bisnis Kecil Online Anda

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Whats New
Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Whats New
8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

Whats New
Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Whats New
Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Rilis
Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Rilis
Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko 'Online'

Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko "Online"

Whats New
Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Whats New
Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Whats New
Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Whats New
Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Whats New
Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Whats New
Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Smartpreneur
Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Whats New
IHSG Februari Diprediksi Bisa Sentuh Level 7.000

IHSG Februari Diprediksi Bisa Sentuh Level 7.000

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+