Hingga 2021, Total Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan SBSN Capai Rp 145,84 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga tahun 2021 pembiayaan proyek dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp 145,84 triliun.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi proyek yang dibiayai dengan SBSN sejak tahun 2013.

"Nilai pembiayaan secara akumulatif sudah mencapai Rp 145,84 triliun," ucap Sri Mulyani dalam forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani mengatakan, aturan terkait pembiayaan proyek dengan SBSN lahir pada tahun 2008. Namun demikian, pelaksanaannya baru mulai dilakukan pada tahun 2013. Kala itu, baru satu kementerian yang juga memanfaatkan pembiayaan proyek melalui SBSN.

Sementara tahun ini, Kemenkeu mencatat ada 11 kementerian/lembaga (K/L) yang menggunakan SBSN sebagai sumber pembiayaan proyek. Total nilai pembiayaan dengan SBSN tersebut mencapai Rp 27,57 triliun.

Pembiayaan tersebut digunakan untuk 847 proyek yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

"Baru 1 K/L pecah telor, kemudian kita meningkat jadi delapan K/L untuk 2020 kemarin, Jadi sudah ada delapan partner kami yang menyiapkan proyek-proyek untuk dibiayai dengan SBSN, dan tahun 2021 ini jadi 11 K/L," ucap Sri Mulyani.

Dengan total nilai volume penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek yang mencapai Rp 145,84 triliun tersebut, menurut Sri Mulyani membuat Indonesia kian memiliki posisi penting dalam pasar pembiayaan syariah global.

Pihaknya pun mengapresiasi setiap K/L yang turut serta dalam mengawasi setiap pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh SBSN.

"Saya berterimakasih kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang ikut serta dalam mengawasi jalannya proyek karena 2020 bukan masa yang mudah sama seperti tahun ini di mana Covid-19 masih terjadi. Jadi kami melihat mungkin ada proyek-proyek yang lama penyelesaiannya jadi tertunda," ujar Sri Mulyani.

"Maka kami memberi perpanjangan yang tadinya tiga bulan menjadi 13 bulan, namun saya berharap Bapak dan Ibu tetap menjaga kualitas proyek, meski sedikit tertunda karena Covid, tapi bukan berarti kualitas dan disiplin menyelesaikan menjadi tertunda," tambah dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan