KILAS

Kementan Pastikan Stok dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Aman

Kompas.com - 29/01/2021, 19:57 WIB
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy saat melakukan kunjungan kerja ke Petrokimia Gresik, Kamis (28/1/2021).

DOK. Humas Kementan Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy saat melakukan kunjungan kerja ke Petrokimia Gresik, Kamis (28/1/2021).

“Kalau distributor ke agen bisa berjalan lancar, maka ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi,” ujar SYL.

Baca juga: Stabilkan Harga Telur Ayam yang Anjlok, Ini yang Dilakukan Kementan

Stok pupuk bersubsidi dijamin aman

Pada kesempatan tersebut, Sarwo Edhy turut menjamin stok pupuk bersubsidi untuk petani dalam posisi aman, karena berada diangka 9,46 juta ton.

“Kementan menambah alokasi pupuk bersubsidi 2021 menjadi 9 juta ton. Ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair dari alokasi 2020 sekitar 8,9 juta ton,” jelasnya.

Sarwo menjelaskan, stok pupuk pada 2021 telah sesuai anggaran pemerintah yakni sebesar Rp 25,273 triliun.

"Kalau dibelanjakan pupuk akan dapat 7,2 juta ton. Namun, kami upayakan volume stok pupuk dinaikkan menjadi 9,46 juta ton," tutur Sarwo.

Baca juga: Kementan Prediksi Harga Telur Ayam Bakal Turun hingga Akhir Februari

Ia mengaku, tambahan pupuk tersebut, didapatkan pihaknya dari hasil mengolah keuangan Kementan.

“Pertama, kami beli dari hasil menaikkan harga eceran tertinggi (HET). Dari HET, kami mendapat dana kurang lebih Rp 2,5 triliun,” ujar Sarwo.

Kedua, lanjut dia, dengan menurunkan harga pembelian pemerintah (HPP) kurang lebih 5 persen. Dari sini, pihaknya mendapat uang sekitar Rp 2,3 triliun.

Ketiga, dari mengubah komposisi Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) dari 15 menjadi 12. Dari NPK, pihaknya mendapat kurang lebih Rp 2,3 triliun.

Baca juga: Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

“Jadi total pendapat itu adalah Rp 7,3 triliun. Kemudian ditambah Rp 25,273 triliun dan hasilnya menjadi kurang lebih Rp 20-30 triliun," terang Sarwo.

Sementara itu, menanggapi kelangkaan pupuk pada awal 2021, Sarwo menyebut, hal itu disebabkan karena tidak semua kepala dinas atau bupati langsung menetapkan alokasi pupuk per desa dan kecamatan.

“Pada dua minggu pertama kemarin mereka belum menetapkan alokasi pupuk, sehingga pupuk Indonesia dan anak perusahaannya belum berani mendistribusikan ke kios-kios atau distributor,” jelasnya.

Baca juga: Petani Cirebon Terancam Gagal Panen, Kementan Dukung Mereka Asuransikan Lahannya

Nah, sekarang pihaknya sudah mengejar hampir semua perusahaan dengan membuat Surat Keputusan (SK) penetapan alokasi pupuk bersubsidi ke tingkat desa dan kecamatan.

Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam minggu ini sampai ke depan kelangkaan pupuk tidak akan terjadi,” harap Sarwo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X