Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Lengkap Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa dan Token Listrik

Kompas.com - 30/01/2021, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi mengatur skema baru pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher (pajak pulsa). Aturan ini menjadi kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan PPN dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Skema kutipan PPN, termasuk pajak pulsa tersebut, mulai berlaku per 1 Februari 2021. Belakangan, skema pungutan pajak anyar tersebut menuai polemik di Tanah Air.

Setelah ramai di media sosial, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi kalau pengenaan PPN atau pajak pulsa hanya sampai distributor tingkat kedua.

Baca juga: Ditjen Pajak Tunjuk Enam Perusahaan Digital untuk Pungut PPN 10 Persen

Sementara untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi.

Dengan demikian, Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada objek pajak baru, sehingga pengenaan PPN tersebut tidak akan mempengaruhi harga token listrik, voucher pulsa fisik, vocher pulsa elektronik, dan kartu perdana.

"Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucher (pajak pulsa)," tulis Sri Mulyani di akun Instagram miliknya seperti dikutip pada Sabtu (30/1/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, selama ini objek-objek pajak pulsa dan token sudah dikenakan PPN.

Baca juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Pungutan Pajak Baru untuk Pulsa, Token Listrik, dan Voucer!

"Jadi tidak tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa token listrik dan voucher," terang Sri Mulyani.

Ia sekali lagi menegaskan, ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher serta untuk memberikan kepastian hukum.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Whats New
Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Whats New
Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Rilis
Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Whats New
Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Whats New
Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Rilis
Laba Bank Tembus Puluhan Triliun, Jokowi: Jangan-jangan Bunganya Ketinggian..

Laba Bank Tembus Puluhan Triliun, Jokowi: Jangan-jangan Bunganya Ketinggian..

Whats New
Gaji UMR Purwokerto atau Banyumas 2023 Terbaru

Gaji UMR Purwokerto atau Banyumas 2023 Terbaru

Work Smart
Gaji UMR Cilacap 2023 dan 34 Daerah Se-Jateng

Gaji UMR Cilacap 2023 dan 34 Daerah Se-Jateng

Work Smart
UMKM Asal Gresik Binaan SIG Raih Omzet Rp150 Juta Saat Bazar BUMN

UMKM Asal Gresik Binaan SIG Raih Omzet Rp150 Juta Saat Bazar BUMN

Rilis
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global terhadap Ekonomi Kita Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global terhadap Ekonomi Kita Sudah Agak Mereda

Whats New
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan

Rilis
Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Whats New
Masyarakat 'Mampu' Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Masyarakat "Mampu" Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Rilis
Nama 'Balon' Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Nama "Balon" Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+