Tahun Ini, Pemerintah Pusat Butuh 83.000 CPNS dan PPPK

Kompas.com - 21/02/2021, 07:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengumumkan formasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Maret 2021.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengatakan, untuk calon pegawai di pemerintahan pusat, kebutuhannya tidak begitu banyak. Berbeda dengan kebutuhan pegawai yang ada di pemerintahan daerah.

"Untuk instansi pemerintah pusat ditentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 dengan persentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan masing-masing instansi," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (21/2/2021).

Baca juga: Ini Rincian Biaya Pasang Listrik Baru PLN Terkini

Sedangkan, untuk kebutuhan pegawai pemda di luar guru sekitar 189.000, yang terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan.

Sedangkan kebutuhan pemerintah daerah untuk formasi guru PPPK mencapai 1 juta orang.

"Kementerian PANRB saat ini sudah mengirimkan surat pertimbangan teknis kepada Menkeu dan sudah memperoleh surat pertimbangan teknis tersebut. Pada intinya Menteri Keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan ASN tahun 2021," kata dia.

Selanjutnya, pihak Kementerian PANRB sedang menunggu pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: Hati-hati, Surat Palsu Pengangkatan CPNS Mencatut Nama Kementerian PANRB Kembali Beredar

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan, secara teknis untuk proses seleksi CPNS dan PPPK masih tahap menunggu regulasi dari Kementerian PANRB.

"Kalau yang tahap pertama dulu cuma pakai passing grade saja, tapi untuk tahun 2021 saya belum tahu juga, nunggu permenpan-nya," kata Paryono.

Jika tak ada hambatan, proses pendaftaran CPNS dan PPPK akan dimulai pada April hingga Mei 2021. Selanjutnya, di bulan Juni, akan dilakukan seleksi. Adapun kebutuhan CPNS dan PPPK ini sebanyak 1,3 juta orang dibutuhkan.

Baca juga: Sri Mulyani Beri Wejangan ke 1.521 CPNS Baru di Kemenkeu, Apa Isinya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kondisi Ekonomi 2023, Jokowi Optimistis Tapi Tetap Waspada dan Hati-hati

Kondisi Ekonomi 2023, Jokowi Optimistis Tapi Tetap Waspada dan Hati-hati

Whats New
Visa dan Bank UOB Umumkan 2 Pemenang Grand Prize Nonton Piala Dunia di Qatar

Visa dan Bank UOB Umumkan 2 Pemenang Grand Prize Nonton Piala Dunia di Qatar

Whats New
Luhut Pastikan Masyarakat yang Membeli Motor Listrik Akan Dapat Subsidi Rp 6,5 Juta

Luhut Pastikan Masyarakat yang Membeli Motor Listrik Akan Dapat Subsidi Rp 6,5 Juta

Whats New
Menghitung Konversi Ton ke Kuintal

Menghitung Konversi Ton ke Kuintal

Whats New
Jokowi Ingatkan Hati-hati ke Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi, Ada Apa?

Jokowi Ingatkan Hati-hati ke Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi, Ada Apa?

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Mendag Zulhas Pastikan Stok Cabai Aman, walau Harga Naik Sedikit

Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Mendag Zulhas Pastikan Stok Cabai Aman, walau Harga Naik Sedikit

Whats New
Cara Mengidentifikasi Saham dalam Papan Ekonomi Baru yang Bakal Segara Meluncur

Cara Mengidentifikasi Saham dalam Papan Ekonomi Baru yang Bakal Segara Meluncur

Whats New
Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Whats New
BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

Whats New
IHSG Sesi I Ditutup Menguat, Saham Sektor Teknologi Masih Tertekan

IHSG Sesi I Ditutup Menguat, Saham Sektor Teknologi Masih Tertekan

Whats New
Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf

Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf

Whats New
RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Whats New
Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Earn Smart
Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.