Prosedur dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN Terbaru

Kompas.com - 23/02/2021, 06:02 WIB
Warga mencium sertifikat usai mengikuti penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/1/2021). Presiden RI Joko Widodo secara virtual menyerahkan sertifikat tanah gratis untuk rakyat se-Indonesia, untuk di Sulawesi Tenggara sebanyak 26.542 lembar sertfikat yang tersebar di 17 kabupaten/kota. ANTARA FOTO/JOJONWarga mencium sertifikat usai mengikuti penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/1/2021). Presiden RI Joko Widodo secara virtual menyerahkan sertifikat tanah gratis untuk rakyat se-Indonesia, untuk di Sulawesi Tenggara sebanyak 26.542 lembar sertfikat yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya balik nama sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan mereka yang baru saja membeli atau mendapatkan warisan tanah.

Peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah bisa dilakukan dengan mendatangi kantor pertanahan di kabupaten/kota lokasi tanah berada. Lalu, berapa biaya balik nama sertifikat tanah yang berlaku saat ini?

Berikut prosedur pengurusan serta biaya balik nama tanah di notaris hingga pengurusannya di BPN. 

Cara mengurus balik nama sertifikat tanah

Pengurusan AJB di PPAT

Prosedur pengurusan balik nama sertifikat tanah setidaknya harus melalui 2 tahapan. Pertama, pemilik tanah atau calon pemilik tanah harus mendatangi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Baca juga: Berapa Lama Proses Pembuatan Sertifikat Tanah di BPN?

Hal ini mengacu pada Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni Pasal 37, di mana setiap pengurusan balik nama sertifikat tanah harus melalui PPAT.

Agar transaksi jual beli tanah dilegalkan negara, harus terlebih dulu mengurus Akta Jual Beli atau AJB. Akta ini adalah dokumen resmi yang menjadi bukti sah telah terjadi peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli.

Kantor PPAT selanjutnya akan memeriksa kesesuaian data yuridis dan data teknis sertifikat tanah pemilik tanah lama dengan data pertanahan yang ada di buku tanah di Kantor Pertanahan (BPN).

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari sengketa lahan atau jual beli yang tidak sah. Beberapa dokumen lain yang harus dibawa penjual dan pembeli tanah antara lain KTP, Kartu Keluarga, NPWP, dan surat nikah.

Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda

Khusus untuk penjual tanah, wajib untuk menyertakan bukti pembayaran PBB, sertifikat tanah, dan surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Earn Smart
Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Whats New
51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

Whats New
[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

Whats New
Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Whats New
Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Whats New
Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Whats New
Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Whats New
Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

Rilis
Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Whats New
Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Whats New
Mau Beli Dogecoin? Pertimbangkan 3 Hal Ini

Mau Beli Dogecoin? Pertimbangkan 3 Hal Ini

Earn Smart
KKP Lepasliarkan 21.000 Benih Lobster Sitaan Selundupan ke Vietnam

KKP Lepasliarkan 21.000 Benih Lobster Sitaan Selundupan ke Vietnam

Whats New
Kemenhub Kurangi Operasional Dermaga dan Kapal di Merak-Bakaheuni

Kemenhub Kurangi Operasional Dermaga dan Kapal di Merak-Bakaheuni

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X