Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton

Kompas.com - 08/03/2021, 16:11 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mendesak pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal KTNA Yadi Sofyan Noor mengatakan, impor beras tak sejalan dengan proyeksi produksi pada dalam negeri yang terjadi peningkatan. Selain itu, impor beras bisa menggangu harga beras di pasar.

"Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras," ujar Yadi dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Ini Dalih Pemerintah "Terpaksa" Impor Beras 1 Juta Ton

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pergerakan produksi beras pada 2020 mencapai 31,33 juta ton, lebih tinggi 0,07 persen dari 2019 yang sebanyak 31,31 juta ton.

Di sisi lain, pada 2021 produksi gabah dan beras pun diperkirakan akan meningkat dari tahun lalu.

Potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 26,88 persen atau 5,37 juta ton dibandingkan periode sama di 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

Jika dikonversikan, maka protensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen atau 3,08 juta ton dari periode sama di tahun lalu yang sebesar 11,46 juta ton.

Beberapa wilayah Indonesia saat ini pun sudah memasuki masa panen. Seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan.

Yadi mengatakan, sepanjang Maret-Mei 2021 Indonesia memasuki masa panen raya. Oleh sebab itu, ketimbang melakukan impor lebih baik pemerintah memberi penugasan untuk meningkatkkan serapan gabah oleh Bulog.

"Diharapkan pemerintah melalui Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Janji Tolak Impor Beras Sejak Nyapres di 2014, Realisasinya?

Dia mengungkapkan, pihaknya mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati dengan tidak menambah impor dan meningkatkan hasil produksi dalam negeri, yang disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan.

Maka KTNA pun berharap pemerintah lebih mengantisipasi permasalahan yang akan muncul jika kebijakan impor tetap berjalan, terutama pada saat panen raya komoditas padi, agar hasil panen lebih optimal untuk mencukupi pangan nasional.

"Mengingat impor akan berdampak pada penurunan harga jual hasil panen padi petani, serta membuat mental petani akan tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini," pungkas Yadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com