Pemerintah Didesak Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton

Kompas.com - 08/03/2021, 16:11 WIB
Ilustrasi beras KOMPAS.comIlustrasi beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mendesak pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal KTNA Yadi Sofyan Noor mengatakan, impor beras tak sejalan dengan proyeksi produksi pada dalam negeri yang terjadi peningkatan. Selain itu, impor beras bisa menggangu harga beras di pasar.

"Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras," ujar Yadi dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Ini Dalih Pemerintah "Terpaksa" Impor Beras 1 Juta Ton

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pergerakan produksi beras pada 2020 mencapai 31,33 juta ton, lebih tinggi 0,07 persen dari 2019 yang sebanyak 31,31 juta ton.

Di sisi lain, pada 2021 produksi gabah dan beras pun diperkirakan akan meningkat dari tahun lalu.

Potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 26,88 persen atau 5,37 juta ton dibandingkan periode sama di 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

Jika dikonversikan, maka protensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen atau 3,08 juta ton dari periode sama di tahun lalu yang sebesar 11,46 juta ton.

Beberapa wilayah Indonesia saat ini pun sudah memasuki masa panen. Seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan.

Yadi mengatakan, sepanjang Maret-Mei 2021 Indonesia memasuki masa panen raya. Oleh sebab itu, ketimbang melakukan impor lebih baik pemerintah memberi penugasan untuk meningkatkkan serapan gabah oleh Bulog.

"Diharapkan pemerintah melalui Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Janji Tolak Impor Beras Sejak Nyapres di 2014, Realisasinya?

Dia mengungkapkan, pihaknya mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati dengan tidak menambah impor dan meningkatkan hasil produksi dalam negeri, yang disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan.

Maka KTNA pun berharap pemerintah lebih mengantisipasi permasalahan yang akan muncul jika kebijakan impor tetap berjalan, terutama pada saat panen raya komoditas padi, agar hasil panen lebih optimal untuk mencukupi pangan nasional.

"Mengingat impor akan berdampak pada penurunan harga jual hasil panen padi petani, serta membuat mental petani akan tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini," pungkas Yadi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Whats New
Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Whats New
Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Whats New
Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini  Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Whats New
Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Whats New
Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Whats New
Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Whats New
Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Whats New
Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Whats New
Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Whats New
Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Whats New
Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Rilis
Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X