Sejak Jadi Presiden, Jokowi Sudah Tambah Utang Baru Rp 4.016 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan utang pemerintah selalu jadi isu sensitif. Teranyar, Kementerian Keuangan mencatat utang negara saat ini totalnya sudah menembus Rp 6.625,43 triliun.

Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Artinya lonjakan utang memang sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19.

Lalu berapa sebenarnya utang baru yang sudah dicetak dua periode pemerintahan Presiden Jokowi sejak menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014 hingga saat ini?

Utang pemerintah di 2014

Sebagai perbandingan, posisi utang pemerintah menjelang akhir pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau pada April 2014, yakni tercatat sebesar Rp 2.440 triliun.

Baca juga: Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Jokowi Naik Jadi Rp 6.625 Triliun

Sementara pada akhir 2014, utang pemerintah dicatat Kementerian Keuangan sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Artinya apabila total utang pemerintah saat ini dibandingkan dengan jumlah utang negara pada 2014 di masa jabatan pertama Presiden Jokowi, maka ada tambahan utang baru sebesar Rp 4.016,65 triliun.

Berikut total utang pemerintah dari tahun ke tahun sejak 2014:

• Utang pemerintah 2014: Rp 2.608,78 triliun
• Utang pemerintah 2015: Rp 3.165,13 triliun
• Utang pemerintah 2016: Rp 3.706,52 triliun
• Utang pemerintah 2017: Rp 3.938,70 triliun
• Utang pemerintah 2018: Rp 4.418,30 triliun
• Utang pemerintah 2019: Rp 4.779,28 triliun
• Utang pemerintah 2020: Rp 6.074,56 triliun
• Utang pemerintah Agustus 2021: Rp Rp 6.625,43 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Janji Bakal Kendalikan Lonjakan Utang Pemerintah

Janji kampanye Jokowi

Saat masih menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan tahun 2014, Jokowi mempunyai visi misi untuk mengurangi utang negara.

Salah satu caranya, Jokowi ingin merubah Indonesia sebagai negara produsen dan mengurangi konsumsi terutama dari barang impor.

"Dilarikan ke produksi, Indonesia jadi negeri produsen," ujar Jokowi dikutip dari pemberitaan Tribunnews, 5 Juni 2014.

Untuk meningkatkan produksi, Jokowi berharap produk dalam negeri bisa banyak di ekspor. Karena Jokowi sudah berpengalaman sebagai pengusaha kayu selama 24 tahun.

Baca juga: Perjalanan Lonjakan Utang Pemerintah di 2 Periode Jokowi

"Harus dibarengi dengan peningkatan produksi, dan produksi arahkan ke pasar ekpsor, kebetulan saya eksportir bagaimana memasarkan," jelas Jokowi.

Mantan walikota Solo itu menjelaskan semakin tinggi angka ekspor cadangan devisa semakin besar. Otomatis neraca perdagangan negara menjadi lebih baik.

"Kuncinya hanya disitu, cadangan devisa meningkat jika bisa ditingkatkan. Mengurangi hal-hal dengan impor, neraca kita semakin baik. Jangan jadi negara konsumen," papar Jokowi.

Hal yang sama juga diutarakan Ketum Tim Ekonomi Pasangan Jokowi-JK saat itu, Arif Budimanta. Kata Arief, jika terpilih menjadi Presiden RI, Jokowi akan secara bertahap mengurangi utang pemerintah.

Baca juga: BPK Khawatirkan Bengkaknya Utang Pemerintah di Era Jokowi

"Utang harus dikurangi perlahan, agar menciptakan keseimbangan primer di APBN," jelas Ketua Tim Ekonomi pasangan Jokowi-JK, Arif Budimanta dikutip dari Kontan, 8 Juni 2014.

Pasangan ini juga akan mengalihkan utang baru hanya untuk pembiayaan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan utang yang berbasis program bakal dihentikan.

Sebagai ganti sumber pendanaan APBN, mereka menjanjikan peningkatan penerimaan pajak. dengan optimalisasi penerimaan pajak, serta pencegahan pengemplangan pajak.

Baca juga: Sri Mulyani Jawab Kritik Lonjakan Utang Pemerintah Era Presiden Jokowi