Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin Bakal Bantu Pemerintah Penuhi Komitmen soal Perubahan Iklim

Kompas.com - 31/10/2021, 10:23 WIB
Kiki Safitri,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) ke-26 atau COP26 di Glasgow, Inggris.

Ketua Umum Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid mengungkapkan, Kadin ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) Pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26. Ini sekaligus kesempatan untuk memperlihatkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.

“Kadin siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk penuhi komitmen perubahan iklim negara kita. Kadin juga akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi dalam membangun Agenda Net Zero untuk membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060,” ujar Arsjad dalam siaran pers, Minggu (31/10/2021).

Baca juga: Dibangun Sejak Akhir 2020, Kapan Pelabuhan Sanur Rampung?

Arsjat mengatakan, dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap salah satu agenda utama COP26 tentang membangun kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat guna percepat tindakan mitigasi perubahan iklim, Kadin akan fokus pada inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta.

Fokus tersebut mencakup mekanisme carbon market, pengurangan deforestasi, transisi menuju energi baru terbarukan, pengelolaan sampah dengan fokus utama pada sampah plastik, dan impact investment untuk perusahaan dengan iklim positif .

“Kadin juga merekomendasikan pembentukan satuan tugas publik-swasta untuk merancang dan menerapkan ekosistem carbon market di luar Voluntary Market,” tambah Arsjat.

Para anggota Kadin juga secara aktif mendukung pengelolaan hutan lestari yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Kadin juga mendukung penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang secara nyata dapat mencegah deforestasi serta mendorong reforestasi dalam proses bisnis masing-masing untuk mengurangi emisi CO2.

Kadin juga telah berkoordinasi erat dengan sejumlah pengembang, kontraktor, dan industri rantai nilai energi baru terbarukan untuk bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam rangka meningkatkan pengadaan dan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Baca juga: Pergerakan Harga Emas Antam Selama Sepekan Ini

Kadin juga terus mendorong sektor swasta untuk menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap komersial dan industri (C&I) sebagai bagian dari agenda transisi energi yang lebih luas di Indonesia.

"Di Indonesia, 30 hingga 40 persen sampah dibuang ke sungai, dibakar, atau dikelola sendiri oleh masyarakat sehingga menghasilkan GRK dalam jumlah besar. Kami berkomitmen meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi plastik sesuai dengan target Indonesia untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen pada tahun 2025,” ujar Arsjad.

Di sisi lain, konsep green financing yang makin populer telah terbukti mengurangi emisi CO2 dengan mendorong investasi untuk proyek-proyek berkelanjutan. Anggota pengurus inti KADIN, melalui APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, membentuk Indonesia Impact Fund pada tahun 2019, dengan target dana terkumpul 10 juta dollar AS pada tahun 2021.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Shinta W. Kamdani menegaskan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pihak internasional perlu lebih didorong dan diperkuat pasca-COP26.

“Salah satu area kolaborasi potensial adalah pembentukan satuan tugas publik-swasta untuk penyusunan roadmap carbon market Indonesia dan Kadin Net Zero Hub, yang menjadi pusat sumber daya bagi perusahaan swasta berbagi wawasan, pengetahuan, alat serta sumber daya lainnya dalam membangun Net Zero Journey,” jelas Shinta.

Baca juga: Kenali 7 Ciri Pinjol Ilegal agar Tak Terjerat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com