Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp 27 Triliun Lebih, Studi Kelayakan China Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mempertanyakan studi kelayakan yang sudah dilakukan China saat proses perencanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Mantan Menteri Perdagangan ini juga mempertanyakan keandalan studi kelayakan pihak China. Karena pembengkakan biaya investasi hingga puluhan triliun harus dipertanyakan. 

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. 

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. 

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. 

Baca juga: Saat Jadi Menhub, Jonan Keberatan Proyek Kereta Cepat, Apa Sebabnya?

“Pertama, pada pembengkakan pertama katanya karena faktor asuransi. Kedua, pada pembengkakan kedua katanya karena faktor geologi dan geografi," kata Rachmat Gobel dikutip dari Antara, Minggu (31/10/2021).

"Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat. Semua itu mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan," katanya.

Karena itu Rachmat Gobel meminta pihak KCIC berlaku transparan dan jujur.

"Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” katanya.

Humas Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meninjau proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Senin (12/4/2021).

Rachmat Gobel mengatakan pembangunan kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Namun ia mengingatkan jangan sampai visi Presiden tersebut tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab.

Baca juga: Plus Minus Naik Kereta Cepat Vs KA Argo Parahyangan, Pilih Mana?