Pahami Tujuan dan Bagaimana Proses Lahirnya Mata Uang ORI

JAKARTA, KOMPAS.com - Apa yang kamu ketahui tentang mata uang ORI? Apa tujuan pemerintah mengeluarkan mata uang ORI? Bagaimana kebijakan Oeang Republik Indonesia?

Pertanyaan semacam itu kerap bermunculan terkait sejarah penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI). Bagaimana proses lahirnya mata uang ORI?

Ini tidak lepas dari peralihan kekuasaan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pemerintah menolak penggunaan uang NICA dan menyatakan bahwa uang tersebut tidak berlaku di wilayah RI.

Baca juga: Ragam Mata Uang yang Beredar pada Masa-masa Awal Kemerdekaan Indonesia

Penolakan tersebut tertuang melalui Maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada 2 Oktober 1945, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian Maklumat Presiden Republik Indonesia 3 Oktober 1945 yang menentukan jenis-jenis uang yang sementara masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Saat itu, Indonesia memiliki empat mata uang yang sah. Bersamaan dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, pemerintah berencana menerbitkan ORI.

Apa fungsi mata uang ORI?

Adapun pemerintah RI pada bulan Oktober 1946 memberlakukan mata uang ORI karena sejumlah alasan. Penyebab pemerintah Indonesia memberlakukan mata uang ORI karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri.

Karena itu, ORI diterbitkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah berlaku di wilayah Republik Indonesia untuk menggantikan sejumlah mata uang yang sebelumnya digunakan.

“Penerbitan ORI selain ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia juga bertujuan untuk menyehatkan ekonomi yang tengah dilanda inflasi hebat,” tulis Kemenkeu, dikutip pada Minggu (28/11/2021).

Berdasarkan fungsi mata uang ORI tersebut, tindakan pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia sebelum mengedarkan ORI adalah menarik uang invasi Jepang dan uang Pemerintah Hindia Belanda dari peredaran.

Baca juga: Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Penarikan kedua uang tersebut dilakukan berangsur-angsur melalui pembatasan pemakaian uang dan larangan membawa uang dari satu daerah ke daerah lain.

Pembatasan larangan membawa uang tunai lebih dari Rp 500 seorang atau Rp1.000 sekeluarga ke kota Jakarta dan Bogor, atau sebaliknya harus seizin Menteri Keuangan.

Uang invasi Jepang dan uang NICA tidak boleh dikeluarkan dari dari Jawa dan Madura dan juga tidak boleh dimasukkan ke daerah-daerah di luar Jawa dan Madura.

Adapun nilai ORI melalui Undang-Undang tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan 10 rupiah ORI = 5 gram emas murni, kurs ORI terhadap uang Jepang sebesar 1:50 untuk Pulau Jawa dan Madura, serta 1:100 untuk daerah lainnya.

Pada awal beredarnya ORI, setiap penduduk diberi Rp 1 sebagai pengganti sisa uang invasi Jepang yang masih dapat digunakan sampai dengan 16 Oktober 1946.