Redam Gaduh UMP DKI, Kemenaker: Semua Kepala Daerah Wajib Terapkan Upah Sesuai PP Pengupahan

Kompas.com - 24/12/2021, 10:00 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi gaji, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca juga: Pro Kontra Kenaikan UMP DKI Versi Anies, Buruh Senang, Apindo Meradang, Perusahaan Milik Asing Ingin Kerja Tenang

"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri lewat siaran persnya, Jumat (24/12/2021).

Baca juga: Revisi UMP DKI Jakarta Picu Polemik, Kemenaker Bakal Lakukan Mediasi

Konsistensi tersebut disepakati dalam pertemuan rapat koordinasi antar kedua kementerian serta Disnaker seluruh daerah. Putri menuturkan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, Dinas Ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha maupun pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah jaring pengaman yang diberikan kepada tenaga kerja bekerja kurang dari 12 bulan.

Baca juga: Kepala Bappenas Dukung Anies Baswedan Naikkan UMP DKI 2022

Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah.

Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, dirinya meminta Disnaker untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.

"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.

Baca juga: Serikat Pekerja Pertamina Ancam Mogok Dipertemukan dengan Manajemen, Ini Hasil Mediasinya

Selain upah minimum, saat ini pemerintah harus mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.

"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," sambung Putri.

Ada sanksi

Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah pusat dalam hal ini sekadar melakukan pengawasan teknis melalui tinjauan atau review, pemantauan, dan evaluasi. Jika masih saja pengawasan teknis belum mencapai kesepakatan, kata Putri, selanjutnya dilakukan tahapan teknis berupa pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus atau investigatif.

"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kemenaker telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen.

Sementara, upah minimum provinsi di DKI Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan telah merevisi dari sebelumnya hanya naik 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

Kenaikan UMP DKI inilah menjadi pro dan kontra antara golongan pengusaha dan para buruh hingga kini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

Rilis
[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Earn Smart
Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Whats New
Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Whats New
Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Whats New
Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

Whats New
Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Earn Smart
Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.