RI Ekspor 150 Kontainer Sabun Olahan UKM Ke Afrika dan Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM melepas ekspor 150 kontainer sabun olahan UMKM ke enam negara di Afrika dan Timur Tengah.

Ekpor ini merupakan hasil kolaborasi PT Restu Graha Dana, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) , dan Komunitas UMKM Naik Kelas.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman berharap langkah ini menjadi semangat baru bagi para UMKM untuk terus berdaya saing dan menembus pasar global.

Baca juga: Ekspor Dibuka Bertahap, 18 Kapal Dapat Izin Angkut Batu Bara ke Luar Negeri

"Ini salah satu prioritas kita agar UKM masuk pasar global dan ini yang akan terus kita dorong," ungkap Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman dalam acara Peluncuran Ekspor 150 Kontainer Sabun , di Jakarta, Sabtu (15/1/2022).

Lebih lanjut, Hanung memaparkan saat ini pemerintah ingin meningkatkan kontribusi ekspor UKM mencapai 17 persen di tahun 2024. Sementara saat ini, kata Hanung kontribusi ekspor UKM baru hanya mencapai 15,6 persen.

Menurutnya, untuk memastikan target peningkatan kontribusi ekspor ni, pelaku UKM nasional membutuhkan biaya logistik yang lebih murah dan pengurusan administrasi ekspor yang lebih cepat.

"Kelangkaan kontainer menjadi permasalahan utama untuk UKM. Akibatnya biaya pengangkutan mahal atau biaya yang naik 300 persen dan risiko kerusakan sangat tinggi karena lamanya penyimpanan produk," kata Hanung.

Selain kelangkaan kontainer, Hanung mengatakan, kendala lainnya ialah pemetaan permintaan domestik atau tidak adanya market intelligence untuk menanggapi peluang produk, kapasitas produk, sertifikasi internasional, dan kemudahan pembiayaan ekspor bagi pelaku UKM.

Baca juga: Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Perusahaan Sebelum Ekspor Batu Bara agar Tak Terkena Sanksi

Dia pun menegaskan bahwa kontribusi ekspor Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki kontribusi ekspor UKM sebesar 68 persen dan indeks kinerja logistik 3,61 persen, serta India dengan kontribusi ekspor UKM 40 persen dan indeks kinerja logistik 3,18 persen.

"Ini menunjukkan kurang efisiennya waktu dalam pemenuhan dokumen ekspor serta kurangnya dukungan infrastruktur bagi pelaku UKM Indonesia untuk eskpor produknya. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Hanung.