Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, beban negara untuk melakukan impor liquified petroleum gas (elpiji) cukup tinggi mencapai Rp 80 triliun. Nilai impor itu tentunya semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Tak hanya itu, Jokowi menyebutkan, pemerintah juga harus mengeluarkan biaya subsidi ke masyarakat yang mencapai Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. Kecanduan impor elpiji dapat dihentikan dengan beralih ke penggunaan dimetil eter (DME) yang bersumber dari batu bara. 

"Apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya, yaitu batu bara yang diubah menjadi DME," tegas Jokowi dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (25/1/2022).

Presiden menyebutkan, hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan bermanfaat untuk mengurangi impor. Khusus untuk proyek DME yang dikembangkan oleh perusahaan patungan antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan Air Products.

Baca juga: Siapa yang Akan Menanggung Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

"Kalau semua elpiji nanti disetop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali Rp 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar," kata Jokowi.

Berdasarkan laporan dari Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, proyek hilirisasi ini akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 12.000-13.000 dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Products and Chemicals, serta sekitar 11.000-12.000 untuk yang dilakukan di hilir oleh Pertamina.

"Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya 2-3 kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus," katanya.

Jokowi memastikan proyek ini dapat rampung sesuai rencana yaitu 30 bulan. Sehingga Indonesia bisa melepas dari ketergantungan impor LGP sesegera mungkin.

Baca juga: Dana Pemulihan Covid-19 untuk Proyek Ibu Kota Baru Jadi Polemik

"Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Products dan juga tadi Menteri Investasi 30 bulan, jangan ada mundur-mundur lagi," ungkap dia.

Setelah proyek hilirisasi di Sumatera Selatan selesai, dia mengharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan di tempat lain. Ini penting karena proyek ini hanya bisa menyuplai Sumatera Selatan dan sekitarnya atau sekitar 6 juta KK.