Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Sebut Ada Kabar Baik dari Omicron, tapi Tak Boleh Takabur

Kompas.com - 09/02/2022, 14:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kabar baik mengenai Covid-19 varian Omicron. Meski penyebarannya lebih cepat dari varian Delta, gejala varian Omicron lebih rendah dari Delta.

Hal ini membuat tingkat okupansi tempat tidur rumah sakit (BOR) dan tingkat kematian lebih rendah dibanding varian Delta. Namun, dia mengingatkan, bukan berarti boleh sombong dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Ada peningkatan kasus infeksi Omicron, kabar baiknya negara lain menunjukkan meskipun transmisi lebih cepat, dari sisi tingkat okupansi RS dan kematian lebih rendah. Tapi, tidak boleh takabur," ucap Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2022 di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Kasus Omicron Melonjak, Banyak Tamu Hotel Batalkan Pemesanan Kamar

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, varian Omicron di Tanah Air masih berpotensi meninggi. Pemerintah memprediksi, puncak varian Omicron terjadi di akhir Februari, dan tingkat kasusnya 2-3 kali lebih tinggi dibanding varian Delta.

Beruntungnya, tingkat akselerasi vaksin sudah meninggi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, pemerintah akan terus mengakselerasi capaian vaksinasi, utamanya vaksinasi dosis ketiga (booster) yang sudah dimulai pada 12 Januari 2022.

"Itulah mengapa bagi Indonesia ada dua hal penting, yaitu akselerasi vaksinasi terutama booster, sembari melanjutkan implementasi disiplin protokol kesehatan," ujar Ani.

Baca juga: Bentengi Daerah Luar Jawa-Bali dari Penyebaran Omicron, Ini Langkah Pemerintah

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah masih fokus terhadap penanganan pandemi, utamanya varian Omicron di tahun 2022. Di tahun ini, pihaknya sudah menganggarkan program PEN senilai Rp 455,62 triliun.

Program ini dikerucutkan menjadi 3 klaster dari sebelumnya 5 klaster, yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi.

"Jadi kami masih berurusan dengan Covid-19 dan Omicron saat ini ada di pikiran kami. Dunia tidak terkecuali Indonesia juga menjadi saksi meningkatnya kasus Omicron," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Omicron Meningkat, Luhut: Terus Terang Kami Tidak Ingin Kita Ketakutan dan Ekonomi Terganggu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com