Soal Kemitraan Agenpos, KPPU Putuskan Pos Indonesia Tak Melanggar Aturan

Kompas.com - 09/02/2022, 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan Putusan terkait dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan antara PT Pos Inpengelola Agenpos di seluruh Indonesia, Selasa (8/2/2022).

Putusan tersebut merupakan putusan pertama terkait fungsi pengawasan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan KPPU.

"Dalam Putusan Perkara bernomor 16/KPPU-K/2019 tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) tidak terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/2/2022).

Baca juga: Cara Berjualan Online di Facebook Marketplace

Deswin menerangkan, kasus tersebut berawal dari laporan dugaan pelanggaran kemitraan tanggal 26 November 2019 yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Terlapor. Objek perkara a quo adalah terkait pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pemilik/Pengelola Agenpos di seluruh Indonesia.

Perkara di sektor jasa kurir dan logistik ini bermula dari adanya dugaan penguasaan terhadap Agenpos oleh PT Pos Indonesia (Persero) melalui penetapan perubahan besaran imbal jasa Agenpos secara sepihak tanpa melibatkan Agenpos sebagai mitranya, serta berbagai pemutusan sepihak atas pelaksanaan kemitraan.

Dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, KPPU telah menyampaikan 3 (tiga) kali Peringatan Tertulis dengan usulan-usulan perbaikan kemitraan kepada PT Pos Indonesia (Persero).

Praktiknya, PT Pos Indonesia (Persero) hanya melaksanakan sebagian perintah perbaikan, sehingga KPPU menduga perusahaan tersebut melakukan penguasaan terhadap Agenpos dengan menetapkan perubahan besaran imbal jasa secara sepihak tanpa melibatkan mitranya.

Dengan tidak dilaksanakannya tiga kali peringatan tertulis tersebut, KPPU memutuskan untuk menindak pelanggaran tersebut melalui Sidang Majelis Komisi.

Baca juga: Cerita Pedagang Warung Kelontong, Enggan Jual Minyak Goreng Murah karena Takut Rugi

Dalam persidangan, Majelis Komisi turut mendengarkan berbagai keterangan saksi, ahli, maupun Terlapor. Ditemukan bahwa perubahan besaran imbal jasa yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) terjadi dengan tiba-tiba tanpa ada koordinasi, pemberitahuan, dan sosialisasi kepada Agenpos, dan mereka baru mengetahui perubahan besaran imbal jasa setelah menerima pembayaran imbal jasa.

Agenpos juga tidak dilibatkan dalam berbagai diskusi yang membahas imbal jasa. Dalam keterangan lain diperoleh informasi bahwa indikator untuk menyatakan para pihak memiliki kedudukan hukum yang setara dalam hak dan kewajiban adalah para pihak harus diberikan akses yang sama.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Whats New
Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Whats New
Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Whats New
RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

Whats New
Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Whats New
Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Whats New
Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Earn Smart
Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Whats New
Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Whats New
Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam 'Leader's Declaration' G20

Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam "Leader's Declaration" G20

Whats New
Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Rilis
Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Whats New
Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Smartpreneur
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.