Kemenperin Targetkan Substitusi Impor 35 Persen Tahun Ini, untuk Menarik Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan program substitusi impor 35 persen produk industri dalam negeri bisa tercapai pada akhir 2022.

Dalam hal ini Kemenperin juga menargetkan sektor Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) bisa berkontribusi dalam program ini hingga 60 persen.

"Kami akan melakukan justifikasi terhadap yang ada di sektor, khususnya sektor produk hilir IKFT. Kami akan kalkulasi lagi, sehingga pada akhir 2022 bisa mendapatkan angka 35 persen," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Ignasius Warsito saat jumpa pers virtual, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Kemenperin Pangkas Masa Penerima Vaksin Booster Bagi Pekerja Industri Jadi 3 Bulan

Warsito memaparkan, program substitusi impor 35 persen yang dicanangkan Kemenperin bertujuan untuk memperdalam struktur industri dalam negeri dari hulu ke hilir.

"Kebijakan substitusi impor ini tidak hanya bicara menurunkan importasinya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan rantai pasok sekaligus memperdalam struktur industrinya," jelas Warsito.

Baca juga: Kemenperin: Restrukturisasi Sritex Bawa Sinyal Positif Industri Tekstil Tanah Air

Warsito menilai, substitusi impor yang mencapai 35 persen adalah bukan hanya sekadar menurunkan volume impor produk industri saja. Namun lebih untuk menarik investasi produk-produk industri yang selama ini masih diimpor.

"Itu artinya bukan hanya merefleksikan kepada sesuatu volume just a value apakah hanya sebatas volume impor atau tidak tapi dilihat berapa besar investasi yang muncul," kata Warsito.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Tak Ada Persaingan antara Kemeninves, Kemendag, dan Kemenperin

Warsito menambahkan, program substitusi impor 35 persen juga akan mendorong serapan tenaga kerja di dalam negeri atas kehadiran investasi produk-produk yang selama ini masih diimpor.

Memang diakuinya permasalahan investasi bukan hal yang gampang. Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder untuk bisa mengkomunikasikan hal ini.

"Dibutuhkan juga penerapan beberapa instrumen perdagangan. Misalnya larangan terbatas (Lartas), supaya bisa menghambat produk hilir impor yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri untuk masuk," pungkasnya.