BSI Tetap Sasar Pembiayaan UMKM yang Tidak Layak dan Tidak "Bankable", Ini Strateginya

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk tengah berupaya meningkatkan rasio kredit atau pembiayaan ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu selaras dengan target rasio kredit atau pembiayaan perbankan ke pelaku UMKM sebesar 30 persen pada 2024 yang dicanangkan oleh pemerintah.

Direktur Ritel BSI Koko Alun Akbar mengatakan, pihaknya telah memiliki strategi pembiayaan berkesinambungan untuk merealisasikan target tersebut.

Dalam strategi pembiayaan berkesinambungan itu, BSI membagi nasabah UMKM ke dalam 4 jenis. 

Pertama, merupakan nasabah atau UMKM dengan kriteria tidak layak atau feasible dan tidak bankable.

"Ini kita menggunakan pembiayaannya dengan menggunakan dana-dana CSR, dana-dana bergulir, dana ziswaf," kata Koko, dalam Webinar Pendanaan Syariah Untuk Penguatan UMKM, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Telkomsel Gandeng BSI Bikin Program KUR Syariah lewat Platform Digital

Kemudian jenis nasabah UMKM yang kedua ialah, nasabah yang dinilai layak, tapi tidak bankable, sebab tidak memiliki agunan, usahanya baru dirintis, atau yang lainnya.

Untuk melayani jenis nasabah tersebut, Koko bilang, BSI mengandalkan pembiayaan dengan program penjaminan dan program kredit usaha rakyat (KUR).

"Beban bagi hasil sangat rendah, karena disubsidi pemerintah, sehingga setelah evaluasi kelayakan lebih feasible," ujarnya.

Selanjutnya, bank syariah terbesar itu memiliki kategori nasabah UMKM yang dinilai bankable sebab memiliki agunan atau rekam bisnis yang panjang, namun tidak layak.

Bagi nasabah UMKM jenis tersebut, BSI memiliki sejumlah opsi pembiayaan, mulai dari avalis atau off taker, tergabung dalam inti plasma, klaster, atau ekosistem, serta pembiayaan yang sifatnya kemitraan.

"Ini biasanya menggunakan KUR atau pembiayaan mikro yang komersial," kata Koko.

Baca juga: Punya Potensi Besar di Industri Halal Tanah Air, Analis Menilai BSI Perlu Jadi Entitas Sendiri