Mengatasi Ekonomi Biaya Tinggi dengan SNI

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk bersaing atau setidaknya mampu bertahan dalam persaingan pasar tak bisa lepas dari dua aspek, yaitu penentuan harga dan aspek mutu itu sendiri.

Ada beberapa penyebab suatu produsen menetapkan harga produk yang lebih tinggi yang berujung pada high cost economy.

Di antaranya, faktor upah tenaga kerja yang mahal, infrastruktur yang kurang mendukung aktivitas ekonomi, banyak biaya-biaya tak terduga yang membebani seperti sulitnya izin jika tanpa uang pelicin, marak terjadi pungutan liar, hingga uang-uang siluman yang harus disiapkan selama proses distribusi karena melewati banyak pos pungutan ilegal.

Ironisnya jika beban biaya tersebut disebabkan oleh oknum yang seharusnya memperlancar bukan mempersulit alias birokrasi yang rumit.

Masalah birokrasi tak lepas dari pengamatan Presiden Joko Widodo. Bahkan presiden dengan tegas memerintahkan para pembantunya untuk mengatasi agar ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Langkah yang diambil seperti membuat online single submission, menyiapkan mal pelayanan public (MPP) di pemerintah daerah patut diapresiasi karena ini yang diharapkan masyarakat.

Layanan satu atap

Hingga saat ini baru beroperasi sebanyak 44 MPP di beberapa daerah. Dan akan masih terus bertambah seiring dengan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi pelayanan publik pada masyarakat.

Idealnya jika seluruh pemda mendirikan MPP, maka jumlahnya akan lebih dari 500-an unit.

Upaya ini perlu dipercepat sebab layanan publik yang bersih, transparan, tepat waktu itulah yang diidamkan masyarakat sejak dulu.

Mengapa demikian? Sebab MPP menyediakan berbagai jenis layanan publik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari semisal pengurusan kependudukan, izin usaha, samsat, pembuatan paspor, dan lain-lain.