BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Mengatasi Ekonomi Biaya Tinggi dengan SNI

Kompas.com - 22/03/2022, 15:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk bersaing atau setidaknya mampu bertahan dalam persaingan pasar tak bisa lepas dari dua aspek, yaitu penentuan harga dan aspek mutu itu sendiri.

Ada beberapa penyebab suatu produsen menetapkan harga produk yang lebih tinggi yang berujung pada high cost economy.

Di antaranya, faktor upah tenaga kerja yang mahal, infrastruktur yang kurang mendukung aktivitas ekonomi, banyak biaya-biaya tak terduga yang membebani seperti sulitnya izin jika tanpa uang pelicin, marak terjadi pungutan liar, hingga uang-uang siluman yang harus disiapkan selama proses distribusi karena melewati banyak pos pungutan ilegal.

Ironisnya jika beban biaya tersebut disebabkan oleh oknum yang seharusnya memperlancar bukan mempersulit alias birokrasi yang rumit.

Masalah birokrasi tak lepas dari pengamatan Presiden Joko Widodo. Bahkan presiden dengan tegas memerintahkan para pembantunya untuk mengatasi agar ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Langkah yang diambil seperti membuat online single submission, menyiapkan mal pelayanan public (MPP) di pemerintah daerah patut diapresiasi karena ini yang diharapkan masyarakat.

Layanan satu atap

Hingga saat ini baru beroperasi sebanyak 44 MPP di beberapa daerah. Dan akan masih terus bertambah seiring dengan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi pelayanan publik pada masyarakat.

Idealnya jika seluruh pemda mendirikan MPP, maka jumlahnya akan lebih dari 500-an unit.

Upaya ini perlu dipercepat sebab layanan publik yang bersih, transparan, tepat waktu itulah yang diidamkan masyarakat sejak dulu.

Mengapa demikian? Sebab MPP menyediakan berbagai jenis layanan publik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari semisal pengurusan kependudukan, izin usaha, samsat, pembuatan paspor, dan lain-lain.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.