Di Konvesi Minamata, KLHk Ajak Perangi Perdagangan Merkuri Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdagangan merkuri ilegal menjadi pembahasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Konvensi Minamata Tahun 2022.

Dalam pidatonya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memaparkan hasil laporan internasional tentang merkuri. Laporan tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dari perdagangan ilegal merkuri global, terutama digunakan di sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK).

"Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena dampak merasa perlu bekerja sama untuk memerangi perdagangan ilegal merkuri, mengingat sifat kegiatannya yang lintas batas, dan dampak negatif dari penggunaan merkuri, baik bagi manusia maupun lingkungan," ungkap Menteri Siti dalam siaran pers Selasa (22/3/2022).

Baca juga: KLHK: Produsen Wajib Batasi Kemasan Plastik Sekali Pakai

Dalam pembukaan Konvesi Minamata, Siti menegaskan, komitmen para negara pihak untuk menjadikan isu merkuri sebagai perhatian global. Negara-negara peserta akan bekerja sama supaya penggunaan merkuri di seluruh dunia dapat ditekan.

"Apa yang kita putuskan dalam beberapa hari mendatang, dan apa yang akan kita lakukan ketika kita kembali ke negara masing-masing setelah pertemuan, sangat penting untuk implementasi Konvensi Minamata," tegas dia.

Siti menjabarkan, saat ini pemerintah Indonesia sedang menjalankan kebijakan nasional untuk mencapai Indonesia bebas merkuri pada tahun 2030.

Kebijakan nasional ini berfokus pada empat sektor prioritas, yaitu sektor manufaktur, energi, PESK dan kesehatan. Di dalamnya, termasuk juga penerbitan regulasi teknis di tingkat menteri dan implementasi yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Pembangunan Fly Over Kopo Bandung Dikebut untuk Mudik Lebaran

Dalam memastikan implementasi kebijakannya, Kementerian LHK memberikan konsultasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah.

Adapun, pembinaan itu meliputi pengelolaan data dan informasi kadar merkuri, status, dan proyeksi. Lalu, ada pula program pemulihan untuk lahan yang terkontaminasi merkuri. Selanjutnya, proyek percontohan teknologi pengolahan emas bebas merkuri; serta. Yang terakhir, Kementerian LHK melakukan penelitian dan kampanye untuk mengakhiri penggunaan merkuri.

Siti berharap, lebih banyak lagi negara dapat bergabung dengan upaya global dalam mengatasi masalah merkuri.

Konvensi Minamata sendiri, telah berdiri kurang dari lima tahun. Saat ini, anggotanya telah berkembang dari 50 menjadi lebih dari 130 negara anggota.

Ia menuturkan, banyaknya negara yang bergabung di Konvensi Minamata akan membawa tantangan tersendiri.

Menurutnya, tantangan-tantangan tersebut juga merupakan evaluasi dari konvensi, yaitu seberapa jauh menerapkan dan mengevaluasi apa yang telah disepakati. Kemudian bagaimana proses pengukurannya, serta seberapa efektif evaluasi tersebut.

Baca juga: Inmendagri: Tidak Ada Lagi Kabupaten Kota di Jawa Bali Terapkan PPKM Level 4