Ini Strategi Sri Mulyani Cegah RI Alami Inflasi Tinggi Seperti yang Terjadi di Negara-negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan inflasi yang terjadi di berbagai negara maju saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah, guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perang antara Rusia dan Ukraina yang tidak berkesudahan telah menimbulkan dampak rambatan atau spill over ke berbagai negara.

Baca juga: Inflasi April 2022 Capai 0,95 Persen, Tertinggi Sejak Januari 2017

"Yaitu jadinya disruption supply dan juga dari sisi kenaikan harga-harga komoditas yang akan memunculkan tantangan yang jauh lebih rumit," ujar Sri Mulyani, dalam keterangan resmi, Kamis (12/5/2022).

"Inflasi di negara-negara maju melonjak bahkan juga di atas 5,7 persen, kalau di Amerika sudah di atas 8 persen, di Eropa sudah di atas 7 persen, ini pasti akan direspons dengan pengetatan moneter," tambah dia.

Baca juga: 10 Negara dengan Tingkat Inflasi Tertinggi, Indonesia Termasuk?

Merespons hal tersebut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu membeberkan sejumlah cara yang dapat dilakukan agar Indonesia tidak mengalami hal serupa.

Langkah utama yang dilakukan ialah dengan menjaga daya beli masyarakat, melalui pemberian subsidi terhadap komoditas energi, yakni bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Baca juga: Inflasi AS Sentuh 8,3 Persen, Dekati Level Tertinggi dalam 40 Tahun

Subsidi BBM dan tarif listrik beratkan APBN

Sebagaimana diketahui, perang berkpanjangan antara Rusia dan Ukraina telah membuat harga minyak mentah dunia meroket ke level di atas 100 dollar AS per barrel.

Nilai tersebut sudah jauh lebih tinggi dibanding dengan nilai asumsi minyak mentah yang ditetapkan dalam APBN 2022 yakni sebesar 63 dollar AS per barrel.

Dengan adanya selisih antara realisasi dan asumsi harga BBM tersebut, pemerintah masih mempertahankan pemberian subsidi untuk BBM khusus penugasan, yakni Pertalite dan Solar.

"Supaya daya beli masyarakat yang masih belum pulih kita jaga, jadi ini menjaga daya beli masyarakat. Kemudian dibandingkan dengan beban APBN yang akan melonjak sangat besar dari subsidi BBM," tutur Sri Mulyani.

Bukan hanya BBM, wanita yang akrab disapa Ani itu bilang, tenaga listrik juga tidak terjadi perubahan harga walaupun komponen listrik, yakni batu bara sudah menggunakan kebijakan penyerapan pasar dalam negeri atau DMO dengan harga 70 dollar AS.

"Padahal harganya sekarang sudah di atas 200 dollar AS, atau kita bicara tentang yang masih menggunakan gas. Jadi biaya listriknya naik tapi harga listrik di masyarakat tidak berubah, pasti nanti harus ada yang bayar, yang bayar siapa? Lagi-lagi APBN," ucap Sri Mulyani.