BPK Masih Temukan Masalah di LKPP, Ini Janji Sri Mulyani

Kompas.com - 25/05/2022, 17:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan APBN tahun 2021.

Hal ini menyusul diserahkannya Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 oleh Ketua BPK, Isma Yatun. Bendahara negara ini mengaku akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021.

"Pemerintah secara serius dan konsisten akan meningkatkan kualitas LKPP ke depannya serta mengembangkan berbagai terobosan kebijakan baru dalam rangka menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin dinamis," kata Sri Mulyani, dikutip dari Instagram pribadinya, @smindrawati, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari Middle Income Trap

Sri Mulyani mengakui, menjaga pengelolaan keuangan negara adalah tugas yang sangat kompleks dan melibatkan begitu banyak pihak. Namun perbaikan harus tetap dilakukan agar pengelolaan keuangan semakin baik.

"(Meningkatkan kualitas LKPP) ini merupakan bentuk komitmen pemerintah demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik," tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut dia menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPK dalam memberikan dukungan untuk melakukan upaya perbaikan melalui beragam rekomendasi kepada pemerintah khususnya di tengah banyaknya tantangan global yang terjadi.

"Semoga kerja sama yang telah berlangsung dengan baik selama ini antara pemerintah dengan BPK dapat terus terjaga, sehingga kita mampu bersama-sama meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," sebut Sri Mulyani.

Sebagai informasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mengungkapkan ada 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp 31,34 triliun dalam APBN 2021.

Permasalahan yang diungkap terdiri dari 3.173 permasalahan berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp 1,64 triliun.

Kemudian, 1.720 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 29,70 triliun; dan 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Dalam permasalahan 3E, 95,9 persen atau 3.043 permasalahan adalah ketidakefektifan sebesar Rp 218,56 miliar, 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp 1,42 triliun, dan 3 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp 1,59 miliar.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Whats New
Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Whats New
Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Whats New
Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Spend Smart
Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Whats New
Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Whats New
Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Whats New
PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

Whats New
Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Rilis
Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Whats New
Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.