Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Pertalite Tak Naik, Negara Nombok Rp 520 Triliun

Kompas.com - 01/06/2022, 19:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menombok hingga Rp 520 triliun agar harga Pertalite, elpiji, dan listrik tak naik saat harga komoditas tersebut sudah melonjak di dunia.

Dana sekitar Rp 520 triliun itu dianggarkan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. Semula, pemerintah hanya menganggarkan Rp 152,5 triliun sepanjang 2022.

"Oleh karena itu, untuk tahun ini kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi Rp 520 triliun," kata Sri Mulyani dikutip dari tayangan Youtube Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (1/6/2022).

Baca juga: Aturan Tengah Direvisi, Mobil Mewah Bakal Dilarang Beli Pertalite

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, tingginya harga komoditas global dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, seperti ketegangan antara Rusia-Ukraina yang memicu sanksi Barat, pulihnya permintaan domestik, dan faktor musiman Hari Raya Idul Fitri.

Dinamika tersebut mengerek inflasi pada level yang tinggi di beberapa negara, kemudian dampaknya merembet hingga ke Indonesia.

Di AS dan Eropa, laju inflasi sudah mencetak rekor tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Inflasi di AS sudah mencapai 8,4 persen, Inggris 9 persen, dan Eropa di atas 7 persen.

Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat sangat tinggi, di kisaran 7-8 persen bahkan double digit. Inflasi di Argentina dan Turki yang mengalami krisis bahkan mencapai 58 persen dan 70 persen pada April 2022.

"Dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh tingginya tekanan inflasi akibat melonjaknya harga komoditas, terutama setelah terjadinya perang di Ukraina," ucap Ani.

Ani mengakui, peningkatan harga komoditas global dan tekanan inflasi domestik juga mulai terlihat. Pada April 2022, inflasi Indonesia mencapai 3,5 persen, relatif lebih tinggi dari inflasi sebelumnya.

Inflasi domestik berpotensi lebih tinggi apabila kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di-pass-through kepada harga-harga domestik. Namun bila tidak diteruskan ke harga domestik, pemerintah perlu menyiapkan dana ekstra untuk menambal kenaikan harga.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+