Dilema Menko Airlangga: Kalau Kita "Declare" Darurat PMK, Seluruh Ekspor Holtikultura akan Dilarang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto khawatir wabah penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada sapi memengaruhi ekspor produk holtikultura.

Hal ini yang membuat pemerintah masih menimbang-nimbang untuk mendeklarasikan wabah PMK di Indonesia.

"PMK tidak bisa ekspose terlalu besar di masyarakat karena dampaknya terhadap dunia global. Kalau kita declare darurat PMK maka seluruh ekspor holtikultura kita akan dilarang," kata Airlangga dalam arahan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Kata Ombudsman, Peternak RI Rugi Rp 254 Miliar Akibat Wabah PMK

Mantan Menteri Perindustrian ini menuturkan, wabah PMK bisa membuat ekspor produk holtikultura dilarang secara berkepanjangan hingga 1 tahun. Hal ini pula yang membuat PMK berbeda dengan wabah Covid-19.

"Dan (larangan ekspor holtikultura) ini untuk waktu yang panjang. Rata-rata bisa kena dalam waktu yang panjang, rata-rata bisa kena lebih dari 1 tahun," beber Airlangga.

Baca juga: Jaga Stok Jelang Idul Adha, Pemerintah Atur Lalu Lintas Hewan Ternak Selama Wabah PMK

Menurut Airlangga, situasi ini menjadi tidak menguntungkan bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengimpor pengadaan vaksin PMK sebanyak 3 juta vaksin. Dana impor vaksin itu diambil dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Lalu, pihaknya bakal memantau lalu lintas ternak di daerah-daerah merah/rawan. Di sisi lain, membuat protokol pemotongan hewan menjadi lebih baik.

Terkait rencana ini, ia bakal melakukan rapat mingguan secara rutin, serta mengundang 18 gubernur dan 190 bupati/walikota.

"Kemarin kami sudah bahas dengan 14 juta ekor (sapi), minimal kita (harus) punya 28 juta vaksin. Nah ini akan kita terus genjot dan juga (menggenjot pengadaan) obat-obatan," ucap Airlangga.

Baca juga: Cerita Peternak Sapi Gresik: Wabah PMK seperti Pukulan Telak Jelang Idul Adha...