Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ESDM: Penambahan Kuota BBM Bersubsidi Sedang Dikalkulasikan

Kompas.com - 25/08/2022, 11:15 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, penambahan kuota BBM bersubsidi saat ini sedang dikalkulasikan.

Arifin menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi. Namun, sembari menunggu, pihaknya masih ingin melihat hasil dari program penyaluran subsidi BBM tepat sasaran, di semester II tahun ini.

“Penambahan kuota BBM bersubsidi sudah kita usulkan. Tapi lagi dikalkulasikan apakah semester II ini kita bisa melakukan program-program tepat sasaran, sehingga kuota ini tidak melebihi apa yang menjadi plafon anggaran pemerintah,” kata Arifin dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (25/8/2022).

Baca juga: Komisi VII DPR RI Minta Menteri ESDM Menambah Kuota BBM Bersubsidi

Di tahun ini, pemerintah telah menambah anggaran subsidi energi menjadi Rp 502 triliun. Namun, di tahun 2023, pemerintah memangkas anggaran tersebut menjadi Rp 336 triliun.

Di sisi lain, BBM subsidi untuk jenis solar sebanyak 14,9 juta kilo liter dan pertalite sebanyak 23 juta kilo liter yang diperkirakan hanya cukup hingga Oktober atau November tahun ini.

Arifin memastikan, pemerintah akan tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi. Maka dari itu, ia mengimbau agar masyarakat yang mampu bisa beralih menggunakan BBM non subsidi.

“Pemerintah tetap berusaha memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat banyak. Kita juga mengimbau agar mereka yang ‘mampu’ menyesuaikan konsumsi energi, dan bisa mematuhi aturan yang ada,” jelasnya.

Baca juga: Dilema Subsidi BBM, Mengorbankan Daya Beli Rakyat atau APBN Jebol

Arifin menambahkan, pemerintah sudah men-trade off dari subsidi Rp 502 triliun dengan penerimaan hasil pendapatan lain dari sumber daya alam. Ini juga tentunya akan ada gap yang cukup lebar karena trend komoditas melemah, di lain sisi harga energi menunjukkan tendensi yang cukup tinggi.

“Kita juga melakukan langkah menghemat dan meng-adjust segala sesuatunya, sehingga bisa mengontrol dampak inflasi yang melemahkan daya beli masyarakat,” tegas Arifin.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikul Islam Ali mengimbau agar pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM subsdi, agar tidak habis sebelum akhir tahun. Menurutnya langkah ini lebih tepat daripada menaikkan harga BBM.

“Opsi pembatasan itu yang masuk akal. Kalau tidak ada pembatasan dan dilakukan kenaikan harga sudah pasti kuota jebol,” kata Syaikul.

Baca juga: Rencana Harga BBM Naik, Menko Airlangga: Sedang Dievaluasi 1-2 Hari

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+