Ditjen Pajak Jadikan Temuan BPK sebagai Bahan Evaluasi

Kompas.com - 05/10/2022, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan mengevaluasi pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan menyusul hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I-2022, BPK mengungkap temuan pengelolaan insentif perpajakan dalam Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) 2021 sebesar Rp 15,31 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, hasil rekomendasi BPK tersebut merupakan bagian untuk Ditjen Pajak selalu melakukan perbaikan dengan membuat tata kelola insentif perpajakan menjadi lebih mudah dan sederhana.

"Harusnya nanti (hasil rekomendasi BPK) sebagai bahan evaluasi ke depannya. Itu yang akan terus kami coba lakukan," ujarnya saat media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: Minyak Makan Merah Jadi Alternatif Minyak Goreng, Kapan Diproduksi Massal?

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak DJP Yon Arsal menjelaskan, insentif PC PEN sebesar Rp 15,3 triliun itu dapat dipertanggungjawabkan.

Dia bilang temuan BPK terkait insentif PC PEN senilai Rp 15,3 triliun ini terdiri dari beberapa jenis, dengan Rp 6,74 triliun berupa PPN DTP di dalam PC PEN 2020-2021 yang belum dicairkan di 2021.

"Ini karena memang waktu itu ada proses pemeriksaaan BPKP dan sebagainya, sehingga yang harusnya dicairkan di tahun 2020-2021 itu tidak dicairkan di 2020-2021 pada tahun yang bersangkutan, sehingga masih menjadi tunggakan," ungkap Yon.

Oleh karenanya, BPK pun meminta agar anggaran tersebut segera dicairkan. Untuk itu, DJP terus berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehingga anggaran tersebut bisa segera dicairkan.

Baca juga: Bank Mandiri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2022 Lebih Tinggi dari Kuartal Sebelumnya

"Mudah-mudahan temuan ini bisa kita follow up tahun ini. Mudah-mudahan bisa segera dicairkan yang Rp 6,74 triliun ini," kata dia.

Kemudian Rp 3,7 triliun yang berkaitan dengan pembacaan faktur. Temuan ini telah dikomunikasikan oleh Ditjen Pajak kepada tim BPK, namun belum tertuang dalam laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.