Biaya Bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Ditanggung APBN? Ini Kata Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum diputuskan akan ditanggung APBN atau tidak. Sebab, masih menjadi pembahasan di internal pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih bersifat business to business (B2B) antara perusahaan konsorsium Indonesia dengan China.

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B2B," ujarnya saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Bakal Ditinjau Jokowi dan Xi Jinping, Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk Uji Dinamis Rampung

Kendati demikian, Luhut tak menutup kemungkinan adanya peluang suntikan pendanaan dari APBN dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai, pada dasarnya APBN masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta modern itu.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut.

Seperti diketahui, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd dengan skema business to business (B2B).

Baca juga: Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Konsorsium BUMN yang terlibat dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero). Adapun KAI ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium BUMN.

Proyek kereta modern ini sudah dimulai sejak tahun 2016 yang mulanya ditargetkan rampung pada 2019, namun beberapa hambatan membuat targetnya mundur ke 2023.

Mulanya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun, tetapi perhitungan terakhir diperkirakan menjadi sekitar 8 miliar dolar AS. Artinya naik sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

"Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru, ditambah adanya pinjaman. Ini yang sekarang kami sedang rundingkan," lanjutnya.

Ia menyatakan, nilai pasti dari pembengkakan biaya proyek tersebut akan muncul setelah rampungnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diteruskan, ketimbang jadi proyek yang mangkrak.

"Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya dan akan jadi, ya harus jadikan saja karena enggak mungkin akan menjadi mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif terhadap ekonomi," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN