Kebijakan Makro (Jangan) Terlambat

Para pengusaha surplus ekspor dan valas perlu melepas dollar AS yang ada di tangannya.

Ketiga, menjaga momentum pertumbuhan dan melanjutkan reformasi ekonomi yang telah dijalankan dalam keberlanjutan fiskal, digitalisasi, hilirisasi, dan menjaga kesehatan perbankan.

Krisis global, yang merupakan perpaduan dari krisis geo-politik, pasca-Covid 19, energi, dan keuangan mencapai kulminasi awal tahun 2023.

Dibandingkan dengan krisis-krisis global sebelumnya, krisis kali ini lebih serius karena transmisinya langsung ke jantung perekonomian nasional dan meluas keseluruh sendi.

Kebijakan untuk mengembalikan kondisi fiskal sebelum Covid-19 perlu ditinjau ulang, minimal satu tahun lagi.

Pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) harus mampu memperkuat, bukan melemahkan. Meningkatkan profesionalisme, bukan campur tangan. Menegakkan tata kelola yang efektif dan efisien, bukan membagi kewenangan.

Kesehatan bank harus dijaga dengan melakuakan stress-test kondisi keuangan dan melihat kondisi keuangan individu bank.

Termasuk implementasi kebijakan makro yang akan merugikan individu bank perlu dilakukan kelonggaran sementara.

Konsistensi kebijakan sangat penting untuk dapat dibaca dan diikuti oleh pelaku ekonomi. Jangan terlambat melakukan kebijakan dengan dalih kepentingan domestik sesaat, akan merugikan perekonomian.

Koordinasi kebijakan yang sifatnya cross-border perlu diselesaikan dalam forum bilateral, regional, dan multiulateral.

Presidensi G20 adalah modal untuk membicarakan hal itu, sepertinya pertama kali G20 dilaksanakan oleh pemimpin dunia tahun 2008.

Jangan sampai gelaran presidensi G20 hanya jadi ajang perhelatan formalitas, tukar pikiran dan branding saja.