Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kemenko Perekonomian Muhammad Rudy Salahudin mengatakan, Indonesia menduduki peringkat ke 6 besar di dunia untuk jumlah startup terbanyak yang dimiliki.

Dia menyebutkan ada total 2.400 startup yang ada di indonesia yang mana pertumbuhannya sebagian didorong sejak adanya pandemi.

"Sejak pandemi itu bukan hanya sektor e-commerce, raide hailing, hingga financial services yang tumbuh. Tapi kami melihat banyak startup baru yang tumbuh seperti edutech, healthcare dan banyak lagi, ini tumbuh karena mobilitas kita terganggu. Tercatat, kita itu ada 2.400 startup dan ini membuat kita peringkat 6 besar dunia untuk jumlah startup di dunia, ini sangat luar biasa," ujarnya dalam bincang "Indonesia Digital Economy Conference Langkah Tepat Wujudkan Target Transformasi Digital 2025" yang disiarkan oleh Lazada bersama Kompas, di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Dengan adanya pencapaian ini, menurut Rudy, potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Bahkan dia menyebutkan, nilai ekonomi digital indonesia mencapai sekitar 77 miliar dollar AS dan menjadi nilai ekonomi tertinggi se-ASEAN.

"Kita prediksi akan mencapai 130 miliar dollar AS di 2025, kemudian akan naik 2 kali lipat 360 miliar di 2030. Ini berarti potensi kita luar biasa," ungkap Rudy.

Oleh sebab itu, kata dia, dengan adanya potensi tersebut, Indonesia harus siap untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Baca juga: Ada Isu Resesi 2023, Investor Enggan Suntik Dana ke Startup?

Pemerintah pun saat ini, telah berkolaborasi dengan beberapa pihak berkepentingan diantaranya akademisi, pelaku usaha hingga asosiasi untuk bisa memanfaatkan potensi ini.

Misalnya dari sisi Sumber Daya Manusianya (SDM), untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, pemerintah tengah memiliki program pelatihan agar mendorong literasi digital meningkat.

"Pemerintah juga dalam jangka pendek sudah mendorong kartu prakerja yang mana dilakukan pelatihan digital secara online 2 tahun ini dengan jumlah penerima manfaat lebih 15 juta.

Pemerintah juga mendorong perbaikan kurikulim supaya masyarkat melek digital sedari awal dan sedini mungkin," imbuh Rudy.

Kemudian dari sisi kebijakan, pemerintah sudah membuat banyak kebijakan lewat Undang Undang Perlindungan data pribadi yang baru keliar, hingga PP 80 tentang e-commerce.

"Ini dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi digital supaya lebih baik," pungkasnya.