Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penambang Timah Rakyat Jenis Selam Diprediksi Sulit Dapat Izin

Kompas.com - 03/12/2022, 21:30 WIB

BANGKA, KOMPAS.com - Ribuan penambang timah rakyat jenis selam diprediksi sulit mendapatkan izin karena tidak memenuhi standar keamanan kerja. Imbasnya, para penambang selam bakal tetap berstatus ilegal dan tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap negara.

"Kalau se-Bangka Belitung itu jumlahnya ribuan. Tambang selam itu pekerjaan berbahaya karena peralatan mereka tidak standar," kata Analis Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Bangka Belitung, Ardian Eka kepada Kompas.com, Sabtu (3/12/2022).

Eka menuturkan, proses perizinan salah satunya mempertimbangkan faktor keselamatan dan peralatan yang digunakan. Untuk tambang selam rakyat atau tambang inkonvensional (TI) selam saat ini, diusahakan dengan cara dirakit sesuai kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Kementan Dorong Alih Fungsi Lahan Bekas Tambang Menjadi Area Pertanian

"Kalau mau menyelam harus ada sertifikasi selam. Kemudian peralatannya, sekarang mereka pakai kompresor, itukan berbahaya bagi paru-paru mereka," ujar Eka.

Menurut Eka, keberadaan penambang selam akan tetap ada karena Bangka Belitung dianugerahi kekayaan alam berupa timah. Cadangan timah yang besar karena Bangka Belitung bagian dari sabuk timah dunia (tin belt).

"Kalau mau pemasukan buat negara, tentu mereka harus punya izin dulu. Sementara untuk mengawasi aktivitas saat ini tidak mudah, karena mereka di laut," ucap Eka.

Pengawasan kata Eka, butuh tim gabungan yang harus melakukan monitoring secara rutin. Kondisi yang ada saat ini, kebanyakan penambang justru bukan masyarakat Bangka Belitung. Tapi didominasi pekerja dari daerah Selapan, Sumatera Selatan.

"Timahnya di Bangka Belitung, tapi pekerja banyak dari luar. Menambang itu memang tidak mudah dan tidak semua orang mau. Apalagi di tengah laut, sulit diawasi," ungkapnya.

Rencana penambahan kuota perizinan tambang laut rakyat, dari 300-an menjadi 1.500 diperkirakan tidak mencakup tambang yang dilakukan dengan cara selam.

"Kuota untuk ponton isap produksi (PIP) yang pakai mesin. Kalau jenis selam sulit terpenuhi syaratnya," jelas Eka.

Baca juga: Asosiasi Pertambangan Dorong Penanganan Serius Praktik Tambang Ilegal

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suku Bunga Acuan BI Sudah Tinggi, BCA: Kita akan Coba Tetap Pertahankan Bunga KPR dan KKB

Suku Bunga Acuan BI Sudah Tinggi, BCA: Kita akan Coba Tetap Pertahankan Bunga KPR dan KKB

Whats New
Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Whats New
Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Whats New
Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Spend Smart
Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Whats New
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub Minta Maaf

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub Minta Maaf

Whats New
Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat, Sektor Properti Naik Paling Tinggi

Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat, Sektor Properti Naik Paling Tinggi

Earn Smart
6 Tips Terhindar dari Pembobolan Rekening

6 Tips Terhindar dari Pembobolan Rekening

Whats New
Pemerintah Minta Eksplorasi Migas di Aceh Terus Digenjot

Pemerintah Minta Eksplorasi Migas di Aceh Terus Digenjot

Rilis
Hati-hati Penipuan, Pendaftaran Kartu Prakerja Belum Dibuka dan Tak Akan Dipungut Biaya

Hati-hati Penipuan, Pendaftaran Kartu Prakerja Belum Dibuka dan Tak Akan Dipungut Biaya

Whats New
Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Whats New
Pengamat: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Pengamat: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+