Penambang Timah Rakyat Jenis Selam Diprediksi Sulit Dapat Izin

BANGKA, KOMPAS.com - Ribuan penambang timah rakyat jenis selam diprediksi sulit mendapatkan izin karena tidak memenuhi standar keamanan kerja. Imbasnya, para penambang selam bakal tetap berstatus ilegal dan tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap negara.

"Kalau se-Bangka Belitung itu jumlahnya ribuan. Tambang selam itu pekerjaan berbahaya karena peralatan mereka tidak standar," kata Analis Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Bangka Belitung, Ardian Eka kepada Kompas.com, Sabtu (3/12/2022).

Eka menuturkan, proses perizinan salah satunya mempertimbangkan faktor keselamatan dan peralatan yang digunakan. Untuk tambang selam rakyat atau tambang inkonvensional (TI) selam saat ini, diusahakan dengan cara dirakit sesuai kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Kementan Dorong Alih Fungsi Lahan Bekas Tambang Menjadi Area Pertanian

"Kalau mau menyelam harus ada sertifikasi selam. Kemudian peralatannya, sekarang mereka pakai kompresor, itukan berbahaya bagi paru-paru mereka," ujar Eka.

Menurut Eka, keberadaan penambang selam akan tetap ada karena Bangka Belitung dianugerahi kekayaan alam berupa timah. Cadangan timah yang besar karena Bangka Belitung bagian dari sabuk timah dunia (tin belt).

"Kalau mau pemasukan buat negara, tentu mereka harus punya izin dulu. Sementara untuk mengawasi aktivitas saat ini tidak mudah, karena mereka di laut," ucap Eka.

Pengawasan kata Eka, butuh tim gabungan yang harus melakukan monitoring secara rutin. Kondisi yang ada saat ini, kebanyakan penambang justru bukan masyarakat Bangka Belitung. Tapi didominasi pekerja dari daerah Selapan, Sumatera Selatan.

"Timahnya di Bangka Belitung, tapi pekerja banyak dari luar. Menambang itu memang tidak mudah dan tidak semua orang mau. Apalagi di tengah laut, sulit diawasi," ungkapnya.

Rencana penambahan kuota perizinan tambang laut rakyat, dari 300-an menjadi 1.500 diperkirakan tidak mencakup tambang yang dilakukan dengan cara selam.

"Kuota untuk ponton isap produksi (PIP) yang pakai mesin. Kalau jenis selam sulit terpenuhi syaratnya," jelas Eka.

Baca juga: Asosiasi Pertambangan Dorong Penanganan Serius Praktik Tambang Ilegal

Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat bahwa Indonesia memiliki cadangan timah terbesar ke-2 setelah China. Total cadangan timah Tanah Air mencapai 800 ribu ton atau 17 persen dari total cadangan dunia, 4,74 juta ton.

Berada di posisi pertama, China memiliki cadangan timah sebanyak 23 persen dari total cadangan dunia. Setelah Indonesia, ada Brazil yang memiliki cadangan timah 15 persen.

Sementara timah nasional sebanyak 91 persen terdapat di Kepulauan Bangka Belitung dengan izin usaha pertambangan (IUP) mencapai 482 IUP, meliputi lahan seluas 862.761 hektare.

Salah satu pemilik ponton selam bernama Henri, mengakui bahwa sulit untuk mendapatkan perizinan. Alhasil, usaha yang dilakoninya akan tetap berstatus ilegal.

"Memang tidak mungkin keluar izinnya kalau seperti saat ini," ujar Henri.

Henri memiliki satu ponton selam yang biasa beroperasi di Pantai Batu Atap, Bangka.
Penambangan yang dilakukan, kata Henri, bersifat musiman.

"Saat ini lagi menepi karena cuaca tidak mendukung. Kami ada biaya sandar kalau ponton dibawa ke teluk," ungkap Henri.

Di sisi lain, Henri berharap harga pasir timah bisa bertahan di angka minimal Rp 150.000 per kilogram. Sebab operasional makin berat diongkos seiring naiknya harga solar. Pengelola ponton juga harus mengeluarkan biaya operasional 4-5 pekerja untuk setiap ponton.

"Setidaknya ekonomi rakyat bergerak, karena banyak yang bekerja di TI selam," pungkas Henri.

Baca juga: Menteri ESDM Fokus Tertibkan Perusahaan Tambang yang Terindikasi Kerja Sama dengan Penambang Ilegal