Impor Beras Vs Produksi Dalam Negeri

Oleh: Sumarjo Gatot Irianto dan Muhrizal Sarwani*

DEBAT antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso versus Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI sungguh suatu ironi dan kurang elok ditonton publik.

Sebagai anak buah Bapak Presiden Joko Widodo yang bertugas bersama-sama, seharus mensukseskan target pemerintah, menyediakan cadangan beras pemerintah agar pasokan mencukupi dan mengendalikan inflasi.

Menurut catatan, inflasi karena harga beras menempati porsi tertinggi dibandingkan dengan pangan lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan terkait beras satu sama lain belum dapat menyamakan presepsi, langkah, dan pola tindak dalam menyediakan beras untuk cadangan beras pemerintah.

Masing-masing pihak justru berpegang, berargumen menggunakan data dan fakta dengan acuan berbeda, sehingga tidak bisa diinterseksikan irisannya dan diuji kebenaran formal dan meterialnya.

Dirut Bulog berpegang kepada stok beras di gudang bulog hanya sekitar 600.000 ton, sehingga merasa tidak secure jika ada bencana, timbul konflik regional, atau global seperti invasi Rusia ke Ukraina yang tidak pernah diprediksi sebelumnya.

Dirut Bulog merasa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyangga dan menstabilisasi harga beras nasional melalui operasi pasar sampai musim panen raya berikutnya.

Apalagi cadangan beras di pasar dunia juga tidak banyak (tipis), karena semua negara main aman (safety player) agar tidak terguncang ketika harga beras terus melambung.

Sementara Dirjen Tanaman Pangan berpegang data rilis BPS sebagai satu satunya data yang disepakati dan resmi. Bahkan saking yakinnya, tim produktivitas yakin beras itu ada di lapangan.