Universitas Brawijaya Dukung Penurunan Emisi GRK dengan Pengelolaan Hutan Produksi

MALANG, KOMPAS.com - Universitas Brawijaya berupaya mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia, seiring target ppemerintah turunkan emisi GRK sebesar 29 persen di Indonesia pada 2030. 

Rektor Universitas Brawijaya, Prof Widodo mengatakan pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk mendukung target penurunan emisi GRK tersebut. 

Pertama, Universitas Brawijaya baru-baru ini juga menggelar Seminar Nasional Keberlanjutan : Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Kedua, Universitas Brawijaya tengah mengelola hutan bernama UB Forest seluas 544 hektar. Dalam pengelolaannya, pihaknya mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam.

Misalnya, kegiatan seperti penanaman tanaman endemik hutan untuk menjaga ekosistem alam.

"Jadi tidak hanya sebagai hutan produksi, tapi kita menjaga ekosistem yang ada di hutan itu, yang tujuannya untuk kelestarian alam disana, kemudian juga untuk buffering dari penyerapan air hujan dan juga untuk mencegah erosi ya yang ada di daerah situ," kata Prof Widodo pada Sabtu (14/1/2023).

Baca juga: Sri Mulyani: Kredit Karbon Nantinya Bisa Diklaim di Pasar Karbon International

Menjaga hutan

Menurut Prof Widodo, kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdampak positif terhadap tetap terjaga hijaunya hutan. Selain menjadi hutan produksi, UB Forest di dalamnya juga terdapat hutan lindung dengan luas sekitar 50 hektar.

"Kalau kita lihat di Google Maps yang warnanya hijau (UB Forest), yang di luar kita bisa lihat itu warnanya sudah tidak hijau," katanya.

Dari hutan produksi yang ada, tanaman pepohonan jenis pinus dan mahoni yang mendominasi. Ke depan, bila pepohonan yang ada waktunya dipotong, pihaknya berencana akan menanam dengan tanaman pohon yang memiliki daya serap karbon lebih besar.

"Untuk menggantinya ini perlu nanti dipikirkan bersama apa yang memiliki daya serapan karbon yang lebih besar. Kita memikirkan namanya Polonia yang mempunyai serapan yang besar, itu issue culture dari Eropa, tapi perlu research lanjutan," katanya.

Baca juga: Aturan Pasar Karbon dalam RUU PPSK Dinilai Perlu Perbaikan