KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya memasukkan sektor karbon biru (kelautan) dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) ke-2 pada tahun 2025 dan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk karbon biru, khususnya lamun.

Lamun sendiri sering disebut seagrass atau sejenis tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dalam lingkungan laut dangkal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, Indonesia memiliki 3,36 juta hektar mangrove. Ekosistem mangrove ini dapat menyerap 11 miliar ton karbon dengan nilai moneter sekitar 66 miliar dollar AS.

"Lamun saat ini belum terlalu diperhatikan. Kalau melihat luas yang mencapai 1,8 juta hektar, lamun punya kemampuan menyerap 790 juta ton karbon dengan nilai moneter mencapai 35 miliar dollar AS,” ujar dia dalam siaran pers, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Sewindu Riset Pesisir, Data Karbon Biru Padang Lamun Indonesia Tercapai

Ia menambahkan, KKP sendiri berupaya untuk mengelola karbon biru di Indonesia melalui penurunan emisi, peningkatan ekonomi, dan pencapaian NDC.

“KKP memegang dua mandat penting dalam pengendalian perubahan iklim yakni sebagai penanggung jawab isu laut dan iklim (ocean and climate) di Indonesia untuk konvensi perubahan iklim, serta pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kelautan,” imbuh dia.

Baca juga: Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Perdagangan Karbon, Seperti Apa Regulasinya?

Tahun lalu, KKP memperkirakan total potensi penyerapan karbon di ekosistem pesisir Indonesia mencapai 3,4 GT (gigaton).

Jumlah ini kira-kira sebesar 17 persen dari total karbon biru dunia.

Di sisi lain, strategi yang diimplementasikan KKP dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi penguatan regulasi perlindungan kawasan cadangan karbon biru, pengalokasian ruang untuk mempertahankan atau meningkatkan cadangan karbon biru, peningkatan kualitas kawasan cadangan karbon biru, serta penguatan sinergi pengelolaan karbon biru.

Sejumlah tantangan untuk meningkatkan kontribusi karbon biru menurut Victor juga dihadapi, di antaranya ketersediaan data yang valid, metodologi yang diakui, serta perlunya dukungan berbagai pihak dalam penyusunan kerangka ekonomi, pembiayaan, dan tata kelola karbon biru.