BPJS Watch: Program Jaminan Sosial Belum Sepenuhnya Dinikmati Pekerja Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan bahwa jaminan sosial adalah hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karenanya, berhak mendapatkan seluruh program jaminan sosial yaitu Jaminan Kesehatan (JKN), dan untuk pekerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sayangnya, kata Timboel, ada beberapa program jaminan tersebut tidak didapatkan bagi pekerja miskin.

"Memasuki tahun kesepuluh pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dengan payung UU SJSN dan UU BPJS, pekerja miskin belum juga mendapatkan perlindungan program JKK, JKm dan JHT. Hanya program JKN yang diperoleh, namun itu pun ada terjadi penonaktifan sepihak di program JKN," ungkapnya melalui keterangan tertulis diterima Kompas.com, Sabtu (8/7/2023).

Baca juga: Ada Kasus Ibu dan Bayi Tertahan di RS gara-gara Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan: Kepesertaan Dialihkan Jadi Ditanggung Pemda

Dia menjelaskan, dari aspek hukum, jaminan sosial bagi pekerja miskin adalah sila kelima Pancasila yang menyatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kemudian juga diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 34 ayat (1) menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu, Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Secara operasional, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Pasal 14 ayat (1) menyebutkan, pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Baca juga: BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Selisih Perawatan Rumah Sakit Korban Kecelakaan Bus di Tegal

Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.

"Hingga saat ini, pemerintah belum memberlakukan program JKK, JKm dan JHT Untuk pekerja miskin (petani miskin, nelayan miskin, pemulung) dengan mekanisme kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat. Ada beberapa pemerintah daerah yang sudah membayarkan iuran JKK dan JKm untuk pekerja informal miskin (tidak ikut JHT)," kata Timboel.

Adapun iuran untuk program JKK sebesar Rp 10.000 per orang per bulan, JKm Rp 6.800 per orang per bulan, dan JHT Rp 20.000 per orang per bulan.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Tak Punya Utang ke RS, dan Beri Uang Muka Pembayaran Klaim

Timboel bilang, sejak 2018 Bappenas dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah menggagas pemberlakuan program JKK dan JKm untuk pekerja miskin dengan kepesertaan PBI yang iurannya dibayarkan APBN, namun hingga saat ini belum bisa direalisasikan.

Pemerintah sendiri sudah merancang pemberlakuan program JKK, JKm dan JHT untuk pekerja miskin dalam skema PBI di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024, yaitu paling lambat 1 Januari 2024 diberlakukan.

Lebih lanjut kembali dijelaskan bahwa dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Ketenagakerjaan diinstruksikan oleh Presiden untuk mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem.

Perluasan kepesertaan yang dimaksud adalah mendaftarkan pekerja miskin ke program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti JKK, JKm dan JHT.

"Pemberlakuan program JKK, JKm dan JHT untuk pekerja miskin terkendala oleh ketidakseriusan Kementerian Sosial untuk menyediakan data pekerja miskin, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi pengguna anggaran," ujarnya.

"Padahal dalam Inpres, Presiden menginstruksikan Menteri Sosial melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), demikian juga menginstruksikan Menaker mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem," sambung Timboel.

Menurut informasi yang dia terima, pemerintah terus melakukan pembahasan regulasi untuk penerapan program JKK, JKm, dan JHT untuk pekerja miskin, tetapi sampai saat ini belum selesai juga. Lembaga BPJS Watch yang didirikan oleh gabungan serikat pekerja/buruh menganggap pemerintah tidak serius menerapkan program JKK dan JKm untuk pekerja miskin.

"Saya berharap, pemerintah segera menerapkan program JKK dan JKm bagi pekerja miskin di 1 Januari 2024, dan tidak memperpanjang perlakuan diskrimasi jaminan sosial bagi pekerja miskin," pungkas Timboel.