"Dedolarisasi", Tantangan dan Kendalanya

Pelemahan dolar AS juga cenderung meningkatkan permintaan komoditas andalan dan sumber energi, terutama batu bara dan minyak sawit.

Dalam jangka menengah dan panjang, dedolarisasi kemungkinan memiliki dampak yang beragam. Fragmentasi sistem moneter global dan masa transisi kemungkinan besar akan ditandai dengan krisis keuangan global yang diikuti dengan tingginya inflasi.

Hal itu dapat berdampak pada aliran modal asing yang semakin fluktuatif dan menekan rupiah, meskipun ditopang oleh tingginya nilai ekspor komoditas. Kebijakan internasional berupa kerja sama keuangan internasional akan mampu meningkatkan ketahanan keuangan Indonesia, terutama dalam menghadapi dampak permasalahan geopolitik negara lain.

Langkah BI

Mitigasi tren dedolarisasi telah dilakukan oleh BI dan pemerintah. Salah satu kebijakan yang diintensifkan adalah skema local currency settlement (LCS). Kebijakan LCS adalah kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan.

Namun saat ini penggunaan LCS masih terbatas, terlihat dari jumlah transaksi bulanan dan volume transaksi LCS secara keseluruhan masih relatif rendah dibandingkan dengan total perdagangan antar negara. Hal itu terjadi karena terbatasnya jumlah bank yang Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) yang ditunjuk dan kurangnya informasi dan pemahaman pelanggan tentang kebijakan LCS.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penggunaan LCS perlu didorong terutama dalam transaksi perdagangan atau investasi langsung termasuk pengiriman uang dan penguatan intensifikasi LCS yang sudah ada.

Beberapa program dapat dilakukan melalui inisiatif untuk memperluas kerja sama dengan negara baru dan mengoptimalkan LCS yang sudah ada. Misalnya dengan memperkuat peran pemerintah daerah sebagai agen atau penyedia informasi bagi perusahaan yang masuk ke sektor strategis, berkolaborasi dengan kantor cabang bank ACCD di setiap wilayah untuk mendorong LCS, mengedukasi dan mendorong peliputan LCS melalui media lokal untuk mempercepat pemahaman masyarakat tentang LCS dan mengelaborasi skema LCS.

Saat ini BI bersama beberapa bank sentral negara ASEAN lainnya sedang mendorong integrasi pembayaran regional menggunakan kode QR. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi perekonomian daerah, seperti peningkatan efisiensi pembayaran, pendalaman pasar keuangan dan peluang pasar, pemberdayaan sektor informal dan pengurangan aliran dana ilegal.

Penggunaan kode QR merupakan bentuk implementasi dari kerja sama Regional Payment Connectivity (RPC) yang akan terus dikembangkan guna mendorong penguatan konektivitas pembayaran di kawasan.

Indonesia telah berkerjasama dengan Thailand dan Malaysia untuk menggunakan pembayaran lintas negara berbasis QR.

Upaya lain yang telah dikembangkan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap dollar adalah skema Local Currency Transaction (LCT). Kerangka LCT merupakan mekanisme penyelesaian transaksi dua negara dengan menggunakan mata uang negara tersebut.

Saat ini Indonesia telah bekerja sama dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok untuk skema LCT. Sedangkan untuk Singapura dan Korea Selatan masih dalam proses pembangunan kerangka kerja sama.

BI menyatakan bahwa nilai transaksi yang berhasil dilakukan dengan LCT di tahun 2022 sebesar Rp 57,34 triliun. Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar 52 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menggambarkan potensi pengembangan LCT di kawasan karena setiap negara berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan berusaha menciptakan mata uang negaranya lebih berdaulat.

Skema RPC dan LCT juga selaras dengan upaya G20 dan agenda prioritas ASEAN 2023 (KTT Ke-4 ASEAN 2023 di Labuan Bajo).