"Cross Border Payment", Kunci Mendorong Inklusi Keuangan Pekerja Migran Indonesia

MESKI gelombang pandemi covid-19 telah menghantam sendi-sendi perekonomian global, ancaman wabah ini tidak serta-merta menyurutkan semangat Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengadu nasib di luar negeri.

Bank Indonesia mencatat jumlah PMI hingga triwulan I-2023 mencapai 3,49 Juta orang, meningkat signifikan dibandingkan periode sama tahun 2020, yang sempat menurun sebanyak 3,19 Juta orang.

Populasi pekerja migran tersebar luas hampir di beberapa wilayah Asia. Malaysia masih menjadi destinasi utama disusul Tiongkok dan Arab Saudi.

Hal tersebut dirasa wajar mengingat tingkat pendapatan yang kompetitif dibarengi dengan biaya hidup terjangkau di antara negara lainnya menjadi magnet tersendiri bagi PMI untuk berbondong-bondong menyambangi negara tertentu.

Hingga saat ini, gelar “Pahlawan Devisa” masih layak disematkan kepada para PMI. Pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi.

Dalam hal ini, remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara.

Bank Indonesia melaporkan, PMI telah menyumbangkan devisa sebesar 9,71 miliar dollar AS pada 2022. Jumlah remitansi tersebut naik 6,01 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 9,16 miliar dollar AS (yoy).

Angka tersebut telah berkontribusi sebesar 7 persen terhadap total devisa Indonesia pada tahun yang sama. Tak pelak, PMI perlu mendapat perhatian sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas sumbangsih yang diberikan.

Besarnya manfaat remitansi yang diberikan pekerja migran perlu didukung dengan fasilitas, salah satunya transfer dana antarnegara.

Berdasarkan laporan The Economist tahun 2019 bertajuk “The Cost Cross-Border Payment Needs To Drop” disebutkan bahwa biaya transfer dana di negara-negara berkembang masih berada di angka 7 persen.

Biaya tersebut masih terlampau tinggi dibandingkan biaya transaksi di antara negara G7 yang hanya mencapai 2 persen.

Selain terkendala biaya, permasalahan yang muncul berikutnya berkaitan dengan kecepatan setelmen transaksi.

Ketika berbicara transaksi domestik, maka prosesnya dapat diselesaikan secara real time. Kondisi ini berbeda dengan transaksi cross-border yang membutuhkan durasi beberapa jam hingga beberapa hari.

Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya perbedaan mata uang yang memerlukan rantai transaksi panjang karena ada proses jual beli valuta asing terlebih dahulu.

Hadirnya sederet permasalahan tersebut perlu mendapat respons dari otoritas negara yang berwenang demi menaungi kepentingan warga negaranya.

Regional Payment Connectivity

Sebagai otoritas sistem pembayaran Tanah Air, Bank Indonesia bersama dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) telah mendorong inisiasi kerja sama konektivitas sistem pembayaran antarnegara di kawasan.

Inisiasi tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) dalam gelaran side event G-20 pada tanggal 14 November 2022 di Bali.

Tidak berhenti sampai di situ, para pemimpin negara ASEAN 5 tersebut turut menyepakati penguatan Regional Payment Connectivity (RPC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo yang berlangsung pada 10-11 Mei 2023.

Tentu langkah sinergis ini diharapkan dapat mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan dan inklusif.

Teranyar, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dalam rangka meluncurkan interkoneksi pembayaran kedua negara berbasis QR Code, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2023.

Hal ini merupakan tindak lanjut fase uji coba yang dilaksanakan sejak 27 Januari 2022.

Kerjasama kedua negara ini memungkinkan para pekerja migran yang bekerja di Negeri Jiran dapat melakukan transfer dana pada sanak keluarga mereka di Tanah Air dengan praktis.

Sederhananya, mereka hanya perlu memindai QR Code yang disediakan oleh penyedia layanan transaksi remitansi setempat, cukup dalam satu sentuhan aplikasi pembayaran gawai di genggaman tangan.

Lebih lanjut, dengan adanya kerjasama transaksi mata uang secara bilateral antara BI dan BNM berimplikasi terhadap rantai pemrosesan setelmen dana yang semakin singkat.

PMI tidak perlu menukarkan uang ke mata uang dollar AS terlebih dahulu sebelum menukarkan uangnya ke rupiah, sehingga biaya transfer semakin efisien dan terjangkau.

Pada Juni 2023, Bank Indonesia mencatat transaksi Inbound QRIS Cross-Border Indonesia-Malaysia telah menembus volume transaksi sebanyak 8.533 kali dengan total dana Rp 1,95 miliar.

Transaksi ini diperkirakan akan terus meningkat seiring akseptasi dan preferensi masyarakat Indonesia terhadap interkonektivitas pembayaran antarkedua negara tetangga ini.

Dengan adanya intekonektivitas sistem pembayaran tentu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pekerja migran melalui penghematan biaya transfer dana.

Hal ini dapat terwujud seiring biaya transfer dana remitansi yang semakin rendah akibat reduksi biaya konversi valuta asing. Terlebih lagi, sebagian besar pekerja migran memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Kedepannya, konektivitas sistem pembayaran dapat diperluas cakupan wilayahnya ke negara lain di antaranya Hongkong dan Arab Saudi yang menjadi destinasi favorit para pekerja migran selain Malaysia.

Di lain pihak, diperlukan kolaborasi aktif dengan pihak-pihak terkait guna meningkatkan literasi PMI sehingga mendapat informasi seputar produk dan layanan tersebut. Dengan demikian, dapat mendorong akseptasi dan preferensi PMI dalam menggunakan instrumen yang ada.

Hal ini dapat ditempuh salah satunya melalui sinergi dengan agen PMI. Harapannya, agen TKI dapat memberikan edukasi dan sosialisasi secara intens kepada PMI agar dapat memanfaatkan sarana interkonektivitas pembayaran tersebut.

Muara akhirnya, akses keuangan para pekerja migran semakin inklusif selaras dengan upaya pemerintah menggelorakan konektivitas pembayaran antarnegara di kawasan.