Bahlil: Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta Sudah Ideal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua sebesar Rp 7 juta sudah ideal.

"Sudah oke itu (subsidi motor listrik) Rp 7 juta," kata Bahlil saat ditemui usai acara Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik di Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

Bahlil mengatakan, pemerintah menghapus empat syarat penerima subsidi motor listrik sebelumnya lantaran kebijakan tersebut terlalu selektif.

Baca juga: Cara Dapat Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta Pakai 1 KTP

Karenanya, kata dia, saat ini pemerintah mulai memberlakukan pembelian motor listrik bersubsidi Rp juta dengan syarat satu KTP untuk satu unit motor.

"Dari yang dianggarkan sekian puluh ribu unit yang terpakai tidak lebih 10 persen maka kemudian kita bangun opsi bahwa diberikan ajakan satu KTP satu motor," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil optimistis kebijakan baru tersebut akan meningkatkan minat masyarakat beralih menggunakan motor listrik.

"Nanti kita lihat, biasanya ada di Kemenperin," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Kaji Kenaikan Subsidi Konversi Motor Listrik

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi memperluas penerima program subsidi pembelian motor listrik roda dua berbasis baterai dengan syarat 1 KTP per unit motor.

Adapun sebelumnya syarat penerima motor listrik bersubsidi Rp 7 juta terbatas yaitu hanya untuk kalangan UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450VA hingga 900VA

Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Baca juga: Aturan Subsidi Motor Listrik 7 Juta Diperlonggar, Kemenperin: Siapa Cepat Dia Datang

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, perubahan kebijakan tersebut untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih.

"Tujuan tersebut, tentu akan berdampak terhadap peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, serta perluasan tenaga kerja,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).