Menanti Revisi Permendag soal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

SAAT ini Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) proses revisinya sedang dalam harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permendag Nomor 50 tahun 2020 tersebut bertujuan baik, yaitu melindungi UMKM dalam negeri dari persaingan ketat dalam E-Commerce atau Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang cenderung bisa mematikan UMKM domestik.

Transaksi PMSE memang berkembang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan pesat itu juga didorong berkah tersembunyi (blessing in disguise) dari pandemi Covid-19 yang membuat pergerakan secara fisik orang terbatas termasuk dalam transaksi perdagangan.

Akibatnya orang menggunakan transaksi secara digital. Kini setelah pandemi covid-19 sudah berlalu, budaya berbelanja melalui sistem digital tidak juga surut karena sudah merupakan kebiasaan baru masyarakat.

Nilai transaksi e-commerce di Indonesia tumbuh 18,77 persen secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp 476,3 triliun pada akhir 2022.

Sedangkan pada 2023, nilai transaksi e-commerce nasional diproyeksikan mencapai Rp 572 triliun atau naik sekitar 20 persen dibanding 2022.

Namun banyak pihak menyatakan bahwa Permendag Nomer 50 tahun 2020 masih terlalu kualitatif dan umum. Perlu direvisi ke dalam peraturan lebih detail, kuantitatif, dan lebih tegas. Maka ada beberapa usulan untuk merevisi Permendag tersebut.

Namun tentu isi Permendag Nomor 50 tahun 2020 yang sudah direvisi seperti apa, kita menunggu secara resmi.

Ada beberapa hal yang diusulkan dalam revisi Permendag No 50 tahun 2020 seperti yang dapat dibaca, didengar, dan dilihat dari komentar berbagai pihak di media massa.

Pertama, diusulkan penyelenggara E-Commerce dan Social- Commerce untuk menjual barang impor yang harganya di bawah 100 dollar AS atau Rp 1,5 juta. Itu untuk barang impor yang sudah bisa diproduksi dalam negeri.