Mewaspadai Praktik "Predatory Pricing" di "Social Commerce"

Dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut konon salah satu materinya adalah soal penetapan harga dalam e-commerce atau PMSE.

Jadi jelas praktik predatory pricing yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dilarang di Indonesia.

Sehingga jika terbukti, maka para penjual di social commerce yang melakukan praktik predatory pricing bisa diberi sanksi pencabutan izin operasional.

Hati-hati

Namun tuduhan predatory pricing terhadap para penjual di social commerce harus secara teliti dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah secara hukum agar pemerintah tidak kembali digugat dan dituduh melanggar aturan dalam hukum perdagangan bebas internasional.

Perlu diingat juga bahwa harga lebih murah yang ditawarkan para penjual di social commerce hanya salah satu daya tarik mengapa konsumen lebih tertarik membeli secara daring (online) daripada belanja langsung secara luring (offline) di toko-toko UMKM, termasuk di Tanah Abang.

Pertama, di social commerce, antara penjual dan calon pembeli bisa berinteraksi secara langsung ketika keduanya sama-sama live di platform.

Pembeli bisa melihat barang yang ditawarkan secara langsung sehingga memperkecil tertipu karena barangnya tidak sesuai seperti di platform lain yang menawarkan barang tidak secara live, tetapi hanya lewat katalog.

Jadi meskipun secara daring, proses jual-beli di social commerce seperti jual-beli langsung secara luring.

Kelebihannya adalah penghematan biaya transportasi datang ke pasar serta hal lain yang membebani, misal, sulitnya mencari parkir.

Kedua, testimoni atau kesaksian dan penilaian para pembeli yang sudah melakukan pembelian di social commerce juga diunggah dalam bentuk video singkat yang menarik. Sementara di patform lain hanya disampaikan secara tertulis.

Ketiga, fitur-fitur di social commerce sangat memudahkan bagi penjual maupun pembeli atau ramah pengguna (users friendly) dibandingkan platform lain.