BOGOR, KOMPAS.com - Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 diproyeksi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu aktivitas yang akan berkontribusi cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB) RI ialah belanja calon legislatif atau caleg.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman mengatakan, belanja caleg akan terefleksikan dalam komponen konsumsi lembaga non profit (LNPRT).
Kontribusi belanja caleg ke LNPRT akan mulai terefleksikan pada tahun ini dan tahun 2024.
"Efek Pemilu lainnya adalah juga mendorong belanja yang dilakukan caleg," kata dia, dalam gelaran Media Gathering Kementerian Keuangan, di Bogor, Senin (25/9/2023).
Baca juga: Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya Karena Pemilu
Menurutnya, belanja caleg di Pemilu 2024 akan membantu mendongkrak konsumsi LNPRT sebesar 4,72 persen pada 2023. Kemudian angka tersebut akan meningkat menjadi 6,57 persen pada 2024.
Angka tersebut didapat dengan menghitung jumlah potensi caleg dan pengeluarannya.
Abdurohman bilang, pada 2019 lalu, terdapat 8.037 caleg yang memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terdapat 258.631 caleg yang memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1 dan tingkat 2.
"Ini kalau kita asumsikan bahwa jumlah caleg tetap," ujarnya.
Baca juga: Pesan Sri Mulyani Jelang Pilpres: Boleh Berbeda Pilihan, tapi Harus Tetap Rasional
Untuk yang memperebutkan kursi legislatif tingkat provinsi, Abdurohman menyebutkan, rata-rata pengeluaran caleg adalah sebesar Rp 1 miliar. Sementara itu, rata-rata pengeluaran caleg yang memperebutkan kursi legislatif tingkat kota dan kabupaten rata-rata mengeluarkan Rp 200 juta.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.