LKPP Catat Pemerintah Hemat Rp 2,03 Triliun dengan Strategi Konsolidasi Pengadaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat efisiensi belanja pemerintah mencapai Rp 2,03 triliun dari hasil penerapan konsolidasi pengadaan di tahun ini. Strategi konsolidasi itu menggabungkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang sejenis.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, dengan strategi konsolidasi pengadaan, LKPP dapat menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.

"Data LKPP menunjukkan, senilai Rp 2,03 triliun total efisiensi belanja berhasil dihasilkan dari konsolidasi pengadaan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan 2023 dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: LKPP Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Posisi dan Syaratnya

Adapun penghematan tersebut berasal dari konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri (PDN), pupuk NPK, USG 2 dimensi, antropometri kit, BKB kit stunting, logistik pemilu 2024, dan bahan pakaian PDH serta seragam sekolah PDN di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

LKPP pun akan melakukan konsolidasi pengadaan pada lisensi software kerja perkantoran, akomodasi hotel, aspal button, dan bahan bakar minyak (BBM) serta pelumas untuk kebutuhan TNI.

Hendi, sapaan akrabnya, menuturkan strategi konsolidasi pengadaan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta LKPP untuk melakukan inovasi guna mendorong efisiensi anggaran pemerintah.

Baca juga: LKPP Dorong Pemerintah Genjot Belanja Produk Dalam Negeri

Menurutnya, kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional saat ini berada pada tren positif. Transaksi pengadaan barang/jasa dengan mengutamakan produk dalam negeri serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) melalui platform katalog elektronik atau e-katalog, juga semakin meningkat.

"Kolaborasi bersama menjadi hal yang penting dalam mendorong proses pengadaan barang/jasa pemerintah supaya ke depan menjadi semakin baik, di mana saat ini kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional berada pada capaian yang positif yang harus kita jaga dan tingkatkan," papar Hendi.

LKPP pun mencatat, realisasi pengadaan produk dalam negeri terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia di tahun 2023 adalah sebesar 90 persen. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76 persen.

Baca juga: LKPP Ajak Kementerian, Lembaga, dan Pemda Manfaatkan Katalog Elektronik

Sedangkan untuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen, berdasarkan data hingga 27 Oktober 2023.

Selain itu, jumlah produk tayang dalam e-katalog telah mencapai 6,9 juta produk dengan total nilai transaksi sebesar Rp 161,3 triliun. Realisasi itu telah melebihi target 5 juta produk tayang dalam e-katalog, sebagaimana instruksi Presiden Jokowi di 2023.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian target tahun sebelumnya yang sebanyak 2,4 juta produk tayang dengan total nilai transaksi Rp 93,9 triliun.

Kendati begitu, Hendi menyebut dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023, belanja pemerintah yang senilai Rp 1.175,56 triliun tercatat sebesar Rp 810,92 triliun di dalamnya melibatkan penyedia. Maka dari angka tersebut baru terealisasi sebesar Rp 529,51 triliun atau 65,3 persen dari total yang direncanakan.

"Artinya, dari total RUP Belanja pemerintah, masih ada sekitar 34,7 persen belum terealisasi," kata Hendi.

Oleh karena itu, lanjut dia, LKPP terus memacu upaya peningkatan realisasi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan performa sistem pengadaan melalui New Platform Katalog Elektronik yang mampu menciptakan pengadaan yang kredibel, andal, dan mudah digunakan.

"Manfaat pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Katalog Elektronik dapat membuat proses pengadaan dilakukan lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien sehingga percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat dilakukan, manfaat dapat segera dirasakan oleh masyarakat, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud," tutup Hendi.