Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bila Jadi Presiden RI, Prabowo Tak Mau Rakyat Cuma Digaji UMR

Kompas.com - 25/11/2023, 21:06 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengaku miris dengan masih banyaknya pekerja di Indonesia yang dibayar rendah.

Padahal, kata Prabowo, negara ini bisa dibilang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Bila dikelola dengan baik, kekayaan SDA tersebut bisa mendorong perekonomian lebih maju dan pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup rakyat.

"Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Kita tidak mau rakyat kita terima UMR, UMR, UMR," tegas Prabowo berapi-api saat Dialog Publik Muhammadiyah Bersama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikutip dari siaran YouTube Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (25/11/2023).

Mantan Pangkostrad itu juga menyinggung soal program hilirisasi Presiden Joko Widodo. Di mana, ia berkali-kali menegaskan akan melanjutkan program tersebut.

Baca juga: Prabowo Mau Jadikan RI Negara Terkaya Keempat Dunia Bila Menang Pilpres

Prabowo bilang, selama puluhan tahun silam, Indonesia mengalami kerugian besar karena menjual komoditas tambang dalam bentuk mentah alias belum diolah.

"Kita sekarang tidak mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah pada bangsa lain. Kita tidak mau.

Menurut dia, hilirisasi adalah hal yang tak bisa dikompromikan meskipun mendapatkan ketidaksukaan dari negara-negara lain.

Hilirisasi harus dilanjutkan demi kemajuan negara. Selain akan meningkatkan nilai tambah, hilirisasi tentunya akan menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Baca juga: Prabowo Janji Setop Impor BBM Seandainya Jadi Presiden RI

"Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia. Karena rakyat kita butuh pekerjaan, karena anak-anak muda kita ingin masa depan yang baik," ungkap Prabowo.

Hilirisasi, lanjut dia, memang kerap tidak disukai negara-negara maju. Karena selama ini negara-negara kaya justru yang menikmati nilai tambang dari mineral yang ditambang dari Indonesia.

"Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Saya bicara dengan Duta Besar Jepang, dia tanya pada saya dalam suatu forum, Indonesia negara yang menghargai perdagangan bebas, tapi ternyata Indonesia menghalangi ekspor bahan-bahan tertentu. Saya mengerti maksud dia," cerita Prabowo.

Saat bertemu dengan Dubes Jepang tersebut, Negeri Sakura juga tampak agak keberatan dengan kebijakan hilirisasi pemerintah saat ini.

Baca juga: Tim Prabowo-Gibran Beberkan Sumber Dana Program Makan Siang Gratis

"Kita sekarang tidak mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah pada bangsa lain. Kita tidak mau," kata dia lagi.

"Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia. Karena rakyat kita butuh pekerjaan, karena anak-anak muda kita ingin masa depan yang baik. Kita setuju perdagangan bebas, support free trade, but we fair trade. Kita mau perdagangan bebas tapi juga mau perdagangan yang adil," kata Prabowo lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Kirim Paket Barang lewat Ekspedisi dengan Aman untuk Pemula

Cara Kirim Paket Barang lewat Ekspedisi dengan Aman untuk Pemula

Whats New
Cara Top Up DANA Pakai Virtual Account BRI

Cara Top Up DANA Pakai Virtual Account BRI

Spend Smart
Cek Daftar Pinjol Resmi yang Berizin OJK Mei 2024

Cek Daftar Pinjol Resmi yang Berizin OJK Mei 2024

Whats New
Penyaluran Avtur Khusus Penerbangan Haji 2024 Diproyeksi Mencapai 100.000 KL

Penyaluran Avtur Khusus Penerbangan Haji 2024 Diproyeksi Mencapai 100.000 KL

Whats New
Pemilik Kapal Apresiasi Upaya Kemenhub Evakuasi MV Layar Anggun 8 yang Terbakar

Pemilik Kapal Apresiasi Upaya Kemenhub Evakuasi MV Layar Anggun 8 yang Terbakar

Whats New
Langkah AJB Bumiputera 1912 Setelah Revisi Rencana Penyehatan Keuangan

Langkah AJB Bumiputera 1912 Setelah Revisi Rencana Penyehatan Keuangan

Whats New
KKP dan Polri Gagalkan Penyelundupan 125.684 Benih Bening Lobster di Jambi

KKP dan Polri Gagalkan Penyelundupan 125.684 Benih Bening Lobster di Jambi

Whats New
Sulbar akan Jadi Penyuplai Produk Pangan untuk IKN, Kementan Beri Benih Gratis

Sulbar akan Jadi Penyuplai Produk Pangan untuk IKN, Kementan Beri Benih Gratis

Whats New
Emiten Tambang Samindo Resources Catatkan Kenaikan Pendapatan 33,5 Persen Per Kuartal I-2024

Emiten Tambang Samindo Resources Catatkan Kenaikan Pendapatan 33,5 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
OJK Sebut Klaim Asuransi Kesehatan Lebih Tinggi dari Premi yang Diterima Perusahaan

OJK Sebut Klaim Asuransi Kesehatan Lebih Tinggi dari Premi yang Diterima Perusahaan

Whats New
SKK Migas dan Mubadala Energy Temukan 2 TFC Potensi Gas di Blok South Andaman

SKK Migas dan Mubadala Energy Temukan 2 TFC Potensi Gas di Blok South Andaman

Whats New
Perkuat Bisnis di RI, Perusahaan Pemurni Air Korea Dapat Sertifikat Halal BPJPH

Perkuat Bisnis di RI, Perusahaan Pemurni Air Korea Dapat Sertifikat Halal BPJPH

Whats New
Upaya Kemenparekraf Jaring Wisatawan Asing di Korea Selatan

Upaya Kemenparekraf Jaring Wisatawan Asing di Korea Selatan

Whats New
Libur 'Long Weekend', 2 Lintasan Utama ASDP Layani 26.122 Orang dan 125.950 Unit Kendaraan

Libur "Long Weekend", 2 Lintasan Utama ASDP Layani 26.122 Orang dan 125.950 Unit Kendaraan

Whats New
Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com