“Sekarang BPDPKS sedang gencar-gencarnya juga diperiksa Kejagung, hampjr tiap hari. Kami 20 orang tiap hari dipanggil, BPDPKS, dari Menteri Koordinator Perekonomian juga. Jadi kantor kami sebagian pindah ke kejaksaan sekarang,” katanya.
“Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut,” sambung dia.