Pemerintah Siapkan Rp 47,78 Triliun untuk Bayar Bunga KUR 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024 sebesar Rp 47,78 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, anggaran itu disiapkan untuk pembayaran subsidi bunga KUR tahun berjalan dan pembayaran carry over subsidi bunga KUR pada periode sebelumnya.

"Di tahun 2024, Pemerintah akan melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, namun juga memprioritaskan kualitas," ujar dia, dalam keterangannya, Kamis (29/12/2023).

Baca juga: Ini Strategi Pemerintah untuk Percepat Penyaluran KUR 2023

SHUTTERSTOCK/ODUA IMAGES Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

Ferry menyebutkan, perubahan dilakukan terhadap ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR.

Selain itu, pemerintah akan melakukan pengembangan terhadap Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Beberapa fitur yang terdapat pada SIKP disebut akan dilakukan peningkatan, seperti terkait penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan.

Baca juga: Menkop Teten Minta Penyaluran KUR UMKM Dievaluasi

"Pemerintah berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder KUR, baik dari sisi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para penyalur KUR, dan para penjamin KUR," tutur dia.

SHUTTERSTOCK/HANANEKO_STUDIO Mengelola keuangan merupakan salah satu aspek penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai langkah optimalisasi penyaluran KUR itu dilakukan seiring dengan realisasi penyaluran KUR tahun ini yang lambat.

Berdasarkan data pemerintah, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp 229,95 triliun sampai dengan 30 November 2023, setara 77,42 persen dari target tahun ini sebesar Rp 297 triliun.

Padahal, target penyaluran KUR itu sudah dipangkas pemerintah pada pertengahan tahun lalu, dari target awal mencapai Rp 450 triliun.

Baca juga: Evaluasi Penyaluran KUR, dari Debitur Tak Punya NPWP sampai Biaya Siluman

Melihat data tersebut, pemerintah menilai perlunya upaya lebih dalam rangka mendongkrak penyaluran KUR, sehingga dapat mengerek pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Ferry menyebutkan, upaya lebih percepatan penyaluran KUR telah dituangkan dalam berbagai strategi kebijakan seperti penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, membuka opsi penyaluran KUR dengan berbagai stakeholder, melakukan relaksasi peraturan terkait penyaluran KUR, mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA).

"Serta mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah dalam ekosistem KUR," ucapnya.