Hal itu lantaran, banyaknya turunan dari BUMN diduga membuat sektor swasta tidak mendapat kesempatan yang sama untuk turut menjalankan usaha dalam bidang tertentu. Atau dengan kata lain, BUMN jadi menjalankan monopoli.
"Kalau ditanya, BUMN kamu boleh punya anak perusahaan tapi tidak boleh punya cucu, cicit. Jadi tadi soal monopoli, saya mencoba memahami memutar otak saya, ini kayaknya BUMN punya anak, cucu, cicit, sampai banyak, sampai swasta tidak punya peran," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, pada prinsipnya tugas negara tidak mencari uang, tetapi memberikan fasilitas kepada pelaku usaha dalam menjalankan bisnis.
Ia mengatakan, dalam menjalankan bisnis, BUMN juga perlu memerhatikan rasa kemanusiaan dengan membagi dengan koperasi dan pihak swasta.
"Rasa kemanusiaannya itu, kalau dalam bahasa Jawa ojo ngono (jangan begitu), dibagi kalau bisa swasta muncul, BUMN tidak kita perlukan lagi, ya iya dong," ujarnya.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan, tengah mengumpulkan data terkait jumlah BUMN yang belum membayarkan utang kepada pihak swasta.
Menurut Ganjar, apabila permasalahan tersebut tidak kunjung diselesaikan, maka pimpinan tertinggi harus turun tangan.
"Hari ini saya kumpulkan data, berapa supplier mitra-mitra itu yang tidak terbayar (utangnya), kalau kita punya usaha plat merah kalau enggak bayar (utang), malu kita. Ini kok ketawa semua, ini kayaknya korban-korban semua," ucap dia.
Baca juga: Ganjar: BUMN Boleh Punya Anak Perusahaan, tapi Tak Boleh Punya Cucu dan Cicit