Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Irvan Maulana
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS)

Peneliti dan Penulis

Disayangkan, Isu Krusial Batu Bara Luput dari Debat Cawapres

Kompas.com - 22/01/2024, 10:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pemerintah dan masyarakat kita belum sepenuhnya merespons dan memahami urgensi isu ini, dengan kekuatan politik yang terbatas di ruang publik.

Inilah saatnya kita melakukan reformasi kelembagaan untuk mengatur sektor energi agar tidak terus menerus terpapar oleh kepentingan politik yang sempit.

Reformasi pada pengelolaan listrik, misalnya, dapat menjadi langkah signifikan untuk mengurangi pengaruh negatif dari para elite politik yang masih terlalu terikat pada industri batu bara.

Dengan adanya langkah-langkah independen, kita dapat mengantisipasi perlawanan politik yang mungkin timbul seiring dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Proses ini harus melibatkan reformasi dalam struktur kelembagaan PLN, sehingga kebijakan energi lebih dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh dinamika politik sempit.

Dengan demikian, kita dapat mengurangi pengaruh rente politik dari para pemangku kepentingan industri batu bara yang mungkin akan melawan kebijakan yang merugikan mereka.

Dalam mewujudkan dukungan politik, kita perlu mempertimbangkan bentuk kompensasi yang mungkin diperlukan.

Misalnya, menekankan bagaimana proyek energi terbarukan dapat meningkatkan nilai properti tanah milik pemangku kepentingan.

Namun, strategi politis seperti ini harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, sehingga kekuasaan aktor-aktor kuat tidak disalahgunakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi iklim di sektor energi akan tergantung pada dua faktor utama.

Pertama, reformasi struktur tata kelola PLN dan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan untuk membatasi pengaruh politik dari industri batu bara.

Kedua, perlu merancang kebijakan dengan cermat, termasuk skema kompensasi, untuk mengurangi resistensi politik dari pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan akibat pengurangan peran batu bara dalam energi Indonesia.

Dengan adanya reformasi yang komprehensif, kita dapat memastikan bahwa sektor energi Indonesia berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya memenuhi kebutuhan energi saat ini tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan memitigasi dampak perubahan iklim secara efektif.

Sangat disayangkan, tak satupun cawapres mengangkat isu ini. Kita berbaik sangka saja. Tentu saya yakin bukan karena takut pada oligarki batu bara, tetapi besar kemungkinan karena lupa. Namanya manusia, tentu kita sering lupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com